Pretest Bimtek

1.  Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada, kecuali :

• Pancasila dan UUD 1945.

• Buku Panduan.

• Sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu.

• Asas Pemilu.

2. 2. Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh KPPS dan bertujuan untuk

• Menjaga Kemandirian.

• Integritas.

• Kredibilitas KPPS.

• Semua benar.

5. Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak, yaitu :

• Tidak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;

• Tidak memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;

• Tidak menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan;

• Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil

7. Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak sebagai berikut:

• Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu.

• Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu.

• Menghormati kebhinekaan masyarakat Indonesia.

• Semua benar.

8. 8. Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak, yaitu

• Tidak menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan

• Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya

• Tidak menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik.

• Tidak memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu.

10. 10. Sanksi yang dapat diberikan kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik, kecuali

• Teguran tertulis

• Pemberhentian sementara

• Pemberhentian tetap

• Pengangkatan

12. 12. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat pada :

• 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• 7 (tujuh) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

13. 13. Penyampaian surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih dilaksanakan oleh Ketua KPPS yang dibantu oleh anggota KPPS paling lambat pada:

• 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

• 7 (tujuh) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

14. 14. KPPS yang tidak bertemu dengan pemilih dan/atau keluarga pemilih karena tidak berada ditempat tinggalnya, surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih (Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU) disampaikan melalui

• Tetangga yang bisa ditemui

• Disimpan oleh KPPS

• Pesan elektronik yang bersifat private/personal

• Ketua RT/RW setempat

16. 16. KPPS menerima logistik pemilu berupa Kotak Suara kotak suara masing-masing jenis Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara sejumlah

• 5 (lima) Kota Suara

• 3 (tiga) Kota Suara

• 2 (dua) Kota Suara

• 1 (satu) Kota Suara