PP 50 Tahun 2022 KUP

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan wajib disimpan selama

• 5 tahun

• 3 Tahun

• 10 Tahun

• 7 tahun

Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan hasil Pemeriksaan melalui ........ Kepada Wajib Pajak

• STP

• SKP

• SPHP

• SP2DK

Dokumen yang baru disampaikan pada saat pembahasan akhir hanya dapat dipertimbangkan jika terkait ... ; kecuali

• Peredaran Usaha

• Biaya/HPP

• Kredit Pajak PPh Pasal 22

• Kredit Pajak PPh Pasal 23

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu ....... setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak

• 5 Tahun

• 10 Tahun

• 15 Tahun

• 7 Tahun

Apakah Wajib Pajak boleh mengajukan keberatan atas SKP Nihil ?

• Boleh

• Tidak Boleh

• Tidak tahu

• Tidak Tempe

Wajib Pajak yang mengajukan keberatan , tidak dapat mengajukan permohonan:

• Permohonan Banding atas Tahun Pajak sebelumnya

• Permohonan permintaan rincian koreksi Pemeriksaan

• Permohonan Imbalan Bunga

• pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar

Kapan Batas Terakhir Wajib Pajak dapat mencabut Surat Keberatan ?

• Sebelum penerbitan Keputusan Keberatan

• Sebelum Permintaan data dari PK

• Sebelum penyampaian SPUH

• saat Surat Keberatan menjadi Surat Keringanan

saat Wajib Pajak telah mencabut Surat Keberatan apakah WP dapat melakukan pengajuan Surat Permohonan Pengurangan Sanksi Administratif ?

• Dapat Tahu

• Tidak Tahu

• Tidak Dapat

• Dapat

Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atau pengajuan keberatan tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan. Oleh karena itu pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan menjadi utang pajak sejak......

• 1 bulan sejak surat keberatan dicabut atau tidak dapat dipertimbangkan

• Pada saat surat keberatan dicabut atau tidak dapat dipertimbangkan

• 1 bulan sejak tanggal SKP

• Sejak Tanggal SKP diterbtikan

Apabila pada saat Banding WP menang dan DJP mengajukan PK atas putusan PP tersebut, kemudian putusan MA memenangkan memori PK DJP dan utang pajak kembali ke posisi Keputusan Keberatan. maka terdapat resiko sanksi administratif berupa denda sebesar....

• 100 %

• 50%

• 30%

• 60%