PPKN 1

Apa yang menjadi dasar hukum utama hak dan kewajiban warga negara di Indonesia?

• UU Kewarganegaraan

• Pancasila

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

• UUD 1945

Hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 termasuk yang berikut, kecuali:

• Hak hidup

• Hak memperoleh pendidikan

• Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum

• Hak untuk memiliki properti tanah di luar negeri

Kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 mencakup, antara lain:

• Menyumbangkan harta ke negara

• Membayar upeti kepada pemerintah

• Memberikan hak pilih pada pemilihan umum

• Melakukan perjalanan ke luar negeri secara bebas

Hak untuk mengajukan pendapat atau protes terhadap pemerintah adalah bagian dari hak:

• Kebebasan berserikat

• Kebebasan bersuara

• Kebebasan beragama

• Kebebasan berpendapat

Asas yang menjadi dasar hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 adalah:

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Musyawarah untuk mufakat

• Ketuhanan Yang Maha Esa

• Persatuan Indonesia

Siapakah yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di tingkat daerah?

• DPR

• Presiden

• Pemerintah daerah

• Mahkamah Konstitusi

Apakah yang termasuk hak khusus warga negara Indonesia yang diatur oleh UUD 1945?

• Hak untuk memiliki paspor diplomatik

• Hak untuk memiliki tanah di seluruh wilayah Indonesia

• Hak untuk menjadi anggota TNI

• Hak untuk mendapatkan suaka politik

Pemilihan umum sebagai hak warga negara dijamin oleh UUD 1945. Pemilihan umum yang diatur oleh UUD 1945 melibatkan pemilihan untuk:

• Presiden dan wakil presiden

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Daerah

• Semua jawaban benar

 

Kewajiban warga negara Indonesia yang berkaitan dengan ketertiban umum meliputi:

• Membayar pajak secara rutin

• Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan

• Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut

• Memberikan suara dalam pemilihan umum

Bagaimana hak dan kewajiban warga negara dapat diubah atau ditambahkan?

• Melalui keputusan presiden

• Melalui peraturan daerah

• Melalui amendemen UUD 1945

• Melalui keputusan DPR