PRETEST DAN POST TEST KPPS DS. CIBURIAL

 

1.  Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada, kecuali :

• a)    Pancasila dan UUD 1945.

• b)    Buku Panduan

• c)    Sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu.

• d)    Asas Pemilu.

2.  Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh KPPS dan bertujuan untuk :

• a)    Menjaga Kemandirian.

• b) Integritas

• c)    Kredibilitas KPPS.

• d)    Semua benar.

3.  Penyelenggara Pemilu (KPPS) berpedoman pada asas :

• a)    Mandiri

• b)    Jujur

• c)    Profesionalitas

• d)    Semua benar

4.Dalam melaksanakan tugas KPPS wajib berperilaku, kecuali :

• a)    Tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu.

• b)    Menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemberian lainnya secara langsung dan/atau tidak langsung dari Peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye.

• c)    Memperlakukan calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu dengan adil tanpa dipengaruhi hubungan kekerabatan.

• d) Semua benar

5.  Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak benar, yaitu :

• a)    Tidak menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain.

• b)    Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu.

• c)    Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu.

• d)    Tidak menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye.

6.   Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak, yaitu :

• a)    Tidak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;

• b)    Tidak memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;

• c)    Tidak menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan

• d)    Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.

7.   Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak sebagai berikut:

• a)    Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu.

• b)    Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu.

• c)    Menghormati kebhinekaan masyarakat Indonesia.

• d)    Semua benar.

8.   Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak, yaitu:

• a)    Tidak menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan.

• b)    Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya.

• c)    Tidak menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik.

• d)    Tidak memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu.

9.  Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

• a)   Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;.

• b)   Menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• c)   Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.

• d)   Semua Benar

10.     Sanksi yang dapat diberikan kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik, kecuali:

• a)   Teguran tertulis

• b)   Pemberhentian sementara

• c)   Pemberhentian tetap

• d)   Pengangkatan