APBN dan APBD

APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah….

• Fungsi Otoritas

• Fungsi Perencanaan

• Fungsi Alokasi

• Fungsi Distribusi

Landasan hukum dibuatnya APBN , yaitu…

• UUD 1945 Pasal 23

• UUD 1945 Pasal 28

• UUD 1945 Pasal 29

• UUD 1945 Pasal33

Landasan hukum dibuatnya APBN , yaitu…

• UUD 1945 Pasal 23

• UUD 1945 Pasal 28

• UUD 1945 Pasal 29

• UUD 1945 Pasal33

Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu…

• DPRD

• MPR

• MA

• BPK

Berikut pernyataan dari fungsi Otoritas adalah….

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan

• APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

Berikut yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan dalam negeri adalah ...

• Pajak penghasilan

• Pajak perdagangan ekspor

• Cukai

• Hadiah dari negara asing

Bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan atas arahan pemerintah pusat disebut….

• Dana alokasi khusus

• Dana alokasi umum

• Dana talangan khusus

• Dana bantuan bencana

Dana Desa yang dialokasi pemerintah pusat termasuk dalam alokasi ….

• Belanja khusus

• Belanja pemerintah pusat

• Belanja pemerintah daerah

• Belanja daerah otonomi

Pengesahan APBD oleh DPRD dan dituangkan dalam peraturan pemerintah selambat-lambatnya dilakukan ……. setelah APBN ditetapkan

• satu minggu

• satu bulan

• tiga minggu

• tiga bulan

Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk tujuan dibuatnya APBD adalah…

• Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.

• Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.

• Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.

• Meningkatkan penguasaan pemerintah daerah terhadap SDA