SOAL POST TEST UUD 45 KELAS KHUSUS TWK 1 2024

Pasal 18A ayat 2, berbunyi “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.” Pasal tersebut selaras dengan nilai Pancasila ke ...

• Ketuhanan

• Kemanusiaan

• Persatuan

• Kerakyatan

• Keadilan Sosial

Pasca amandemen terdapat pasal 28H, yang mana pada ayat 1 pasal tersebut dikatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Implementasi penegakan hak tersebut oleh pemerintah adalah pada kegiatan-kegiatan pemerintah di bawah ini, kecuali …

• Pemerintah menyediakan layanan kesehatan, seperti puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah

• Pemerintah menjalankan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah

• Adanya tim kerja pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat

• Pemerintah memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi

• Program Bantuan Beras Sejahtera (Bansos Rastra)

Sesuai amanat konstitusi, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal tersebut pada dasarnya adalah sikap yang mengandung makna …

• Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi

• Kebebasan yang bertanggungjawab

• Kepedulian kepada sesama

• Kesejahteraan umum

• Mengedepankan nilai Ketuhanan

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka …

• Pelaksanaan hak angket DPR

• Pelaksanan fungsi legislasi DPR

• Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR

• Pelaksanaan fungsi anggaran DPR

• Pelaksanaan hak imunitas DPR

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan fundamental sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Yang bukan termasuk tujuan dalam pembentukan undang-undang ini adalah?

• Untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif

• Untuk menjadikan perekonomian sebagai bagian dari penunjang tercapainya tujuan nasional

• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

• Agar segala kegiatan ekonomi di Indonesia berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kemakmuran bersama

• Untuk memberikan kebebasan pihak-pihak tertentu, baik pemerintah, swasta, perorangan untuk mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya ekonomi yang sebesar-besarnya

Makna MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila adalah …

• MPR memiliki visi untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang mengandung nilai Pancasila pada segala bidang

• MPR memiliki kewenangan untuk menguji apakah peraturan perundangan sesuai dengan nilai dasar Pancasila

• MPR bertugas mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari Pancasila

• MPR sebagai satu-satunya lembaga negara pembentuk konstitusi yang memastikan Pancasila hidup dalam konstitusi

• MPR sebagai lembaga yang dapat mengubah nilai Pancasila terhadap konstitusi

Implementasi pasal 32 “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional” dan pasal 36B “Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia”. Pemahaman yang tepat mengenai kedua pasal tersebut adalah …

• Bahasa Indonesia merupakan bahasa satu-satunya yang diakui di Indonesia

• Bahasa Indonesia adalah identitas nasional bangsa Indonesia

• Mengedepankan Bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah

• Mengedepankan bahasa daerah dan melestarikan Bahasa Indonesia

• Memperkenalkan bahasa daerah ke dunia internasional

Sebagai seorang warga negara kita harus menyadari bahwa setiap hak yang kita tuntut tentunya harus diikuti dengan pemenuhan kewajiban. Hal ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab individu. Norma, aturan, serta kebijakan merupakan suatu bentuk upaya untuk menertibkan pemenuhan kewajiban warga negara. Berikut ini adalah contoh hubungan kausal terkait hal tersebut adalah …

• Perusahaan memberikan gaji sesuai UMR kepada karyawannya

• Warga dua desa bahu membahu dalam memperbaiki jembatan yang merupakan jembatan penyambung antar desa

• Tersedianya fasilitas sekolah oleh pemerintah, sehingga orang tua wajib mendukung anaknya menuntut ilmu

• Tersedianya jalan sebagai prasarana transportasi bersama sehingga terdapat aturan lalu lintas di jalan

• Pemberian hak pilih kepada setiap warga negara agar didapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang menjadi cerminan aspirasi rakyat

Pasal 30 ayat 2 berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Repbulik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Makna dari pasal tersebut adalah …

• Usaha pertahanan dan keamanan negara adalah usaha bersama dari seluruh komponen negara

• Seluruh rakyat wajib memberikan andil dalam setiap usaha pertahanan negara

• TNI-Polri merupakan komponen utama sebagai kekuatan negara Indonesia

• Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara dibangun oleh TNI-Polri dengan melibatkan rakyat

• Sistem pertahanan dan negara sebelumnya hanya bertumpu pada kekuatan aparat negara

Pemisahan tugas dan fungsi TNI-Pori bertujuan untuk …

• Menjaga ketertiban dalam masyarakat

• Menghindari TNI-Polri menjadi alat politik

• Menjaga keprofesionalan anggota TNI-Polri

• Mengurangi beban pekerjaan masing-masing institusi

• Memperjelas pembagian tugas antara TNI dan Polri