Pengetahuan Umum dan Undang-Undang POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas dan peranan selalu melakukan tindakan preventif dan represif sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku, dalam hal ini Kepolisian selaku alat negara melaksanakan kekuasaan negara di bidang :

• Kepolisian Khusus

• Kamtibmas

• Ketertiban Umum

• Kepolisian

Fungsi Polri dapat dibedakan menjadi dua dimensi yaitu :

• dimensi filosofis dan yuridis

• dimensi yuridis dan politik

• dimensi sosiologis dan fisiologis

• dimensi yuridis dan sosiologis

Fungsi Kepolisian khusus yang merupakan bagian dari fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis dibedakan menjadi dua, yaitu Fungsi Kepolisian :

• Eksekutif dan Legislatif

• Yudikatif dan Administratif

• Eksekutif dan Yudikatif

• Administratif dan Eksekutif

Menurut Undang-undang Kepolisian, maka seorang anggota Polri :

• Bebas dari pengaruh parpol dan golongan namun diperbolehkan menjadi anggota dan/atau mengurus parpol

• Dapat menjadi anggota dan atau pengurus parpol dengan syarat tertentu

• Dilarang menjadi anggota /pengurus parpol dan bebas dari pengaruh parpol

• Dilarang menjadi anggota /pengurus parpol namun dapat bersikap melindungi salah satu parpol sebagai wujud kesetiaan kepada pemerintah

TAP MPR No. VII / MPR / 2000 mengatur mengenai :

• Pemisahan TNI dan Polri

• Penggantian Undang–undang Kepolisian

• Peran TNI dan Peran Polri

• Reformasi TNI dan Polri

Sebelum adanya Undang–undang Kepolisian yang berlaku sekarang, disusun terlebih dahulu pokok–pokok pikiran tentang Rancangan Undang –undang Kepolisian dengan pertimbangan–pertimbangan, di bawah ini, kecuali :

• Politik

• Filosofis

• Yuridis

• Perbandingan hukum internasional

Pokok – pokok pikiran yang tercantum dalam Rancangan Undang – undang Kepolisian yang telah diberlakukan sekarang ini, Catur Prasetya merupakan :

• Pedoman hidup anggota Polri

• Kaidah hukum anggota Polri

• Azas hukum anggota Polri

• Penuntun bagi pelaksanaan tugas anggota Polri

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 89 tahun 2000 tentang kedudukan Polri, maka :

• Polri berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan

• Polri berada sejajar dengan Presiden

• Polri berada di bawah Presiden

• Polri berada sejajar dengan DPR

Landasan formal bagi Reformasi Polri adalah :

• Instruksi Presiden No. 2 tahun 1999

• Instruksi Presiden No. 3 tahun 1999

• Instruksi Presiden No. 2 tahun 2000

• Instruksi Presiden No. 3 tahun 2000

Di bawah ini adalah pokok–pokok konsepsi Kepolisian yang ada dalam Undang –undang Kepolisian, kecuali :

• kedudukan dan susunan

• Fungsi

• Tugas

• Aspirasi