Premium Collection Pegawai Magang

Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, salah satu kewajiban Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah membayar iuran. Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan:

• Persentase dari upah

• Persentase dari upah dan suatu jumlah nominal

• Persentase dari upah atau suatu jumlah nominal

• Suatu jumlah nominal

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh:

• Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan

• Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah kepada BPJS Kesehatan

• Peserta dan Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan

• Peserta dan/atau Pemerintah kepada BPJS Kesehatan

Upaya/serangkaian upaya untuk menarik sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Peserta Jaminan Kesehatan, atau pihak lain yang membayar atas nama Peserta sebagai kontribusi dalam kepesertaan jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program Jaminan Kesehatan setiap bulan agar Peserta dapat memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan merupakan pengertian dari:

• Protection Money

• Customer Satisfaction

• Premium Collection

• Compliance Index

Sesuai PP No. 87 Tahun 2013 dan perubahannya No. 84 Tahun 2015, BPJS Kesehatan mengelola aset Jaminan Sosial Kesehatan yang terdiri atas:

• Aset tetap dan aset bergerak

• Aset lancar dan aset tidak lancar

• Aset talangan dan aset operasional

• Aset BPJS dan aset DJS

Pernyataan yang tidak sesuai terkait aset BPJS dan DJS sesuai PP No. 87 Tahun 2013 dan perubahannya No. 84 Tahun 2015 adalah:

• Aset BPJS digunakan untuk pengadaan barang/jasa

• Aset DJS digunakan untuk beban operasional

• Dana operasional paling tinggi 10% dari iuran diterima

• Dana talangan paling tinggi 35% dari aset BPJS

Penagihan yang tidak dilakukan di Kantor Cabang adalah:

• Konfirmasi/reminder pembayaran Iuran Pemda pada awal bulan

• Penagihan iuran PBPU dan BP Kelas III yang dibayarkan iurannya oleh Pemda

• Penagihan atas iuran tertunggak  semua segmen kepesertaan, termasuk iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, PT. Taspen dan PT Asabri

• Bantuan iuran Pemda dan Kontribusi Iuran Pemprov

Penagihan Kepada Pemerintah Pusat untuk pembayaran iuran PPU PN melalui PFK dan DIPA, PBI JK, BP yang dibayar iurannya oleh Pemerintah Pusat, dan Bantuan Iuran Pemerintah Pusat dilakukan oleh:

• Kantor Cabang bersama Kantor Kabupaten

• Kantor Cabang

• Kantor Pusat bersama Kantor Cabang

• Kantor Pusat

Berikut adalah regulasi penagihan iuran, kecuali:

• UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011

• Perpres Nomor 82 Tahun 2018, Perpres Nomor 75 tahun 2019, dan Perpres Nomor 64  tahun 2020

• Permendagri Nomor 119 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2020

• Surat Edaran Direksi BPJS Kesehatan

Penerimaan iuran BPJS Kesehatan diterima melalui VA dan non VA. Yang termasuk penerimaan iuran melalui VA berasal dari segmen kepesertaan:

• PBI JK dan PPU PN

• PBPU dan BP, PPU BU, dan PBPU Pemda

• BP penyelenggara negara

• Bantuan dan kontribusi iuran

Penerimaan iuran melalui non VA pada segmen PPU PN, bendahara pembayar iuran di Pemda menyetorkan iuran 1% potongan gaji PNS dan 4% kewajiban pemberi kerja kepada:

• Virtual Account Pemda

• Rekening DJS

• Bank himbara

• Kas negara/bank persepsi