BBSQ COMP 1

Undang-undang yang mengatur Keselamatan Kerja

• Undang-Undang No 1 tahun 1972

• Undang-Undang No 3 tahun 1971

• Undang-Undang No 4 tahun 1973

• Undang-Undang No 1 tahun 1970

Peraturan berisikan petunjuk pelaksanaan penerapan yang digunakan dalam menentukan ketepatan dalam mengambil keputusan atas eksekusi dari pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan prosedur di PT United Tractors Tbk disebut..

• Prosedur Kerja

• Manual K3

• Golden Rules

• Instruksi Kerja

Apa yang dimaksud dengan Behavour Based Safety (BBS)?

• Upaya penanganan kecelakaan

  dan kerusakan secara proaktif dengan pendekatan

  perilaku

• Upaya pencegahan dini kecelakaan

  dan kerusakan secara proaktif dengan pendekatan

  perilaku

• Upaya penanganan kecelakaan

  dan kerusakan secara reaktif dengan pendekatan

  perilaku

• Upaya pencegahan kecelakaan

  dan kerusakan secara reaktif dengan pendekatan

  perilaku

Urutan level Safety Culture Maturity Level (SCML) dari yang terendah ke yang tertinggi sebagai berikut..

• Pathological, Reactive, Calculative, Proactive, Generative

• Reactive, Calculative, Proactive, Pathological, Generative

• Generative, Reactive, Calculative, Proactive, Pathological

• Generative, Pathological, Reactive, Calculative, Proactive

Hal yang perlu di isi pada Form Observasi pada BBS, kecuali..

• Laporan BBS

• Catatan Perilaku yang di Observasi

• Variabel Perilaku (Aman, Beresiko, Not Applicable)

• Informasi Observasi

Sanksi tertinggi jika terdapat pelanggaran Peraturan Utama - Golden Rules yakni..

• SP1

• PHK

• SP2

• SP3

Hal-hal yang perlu dideskripsikan dan dicatat pada Form BBS setelah Anda melakukan Feedback

• Aktifitas yang sedang dilakukan

• Tindakan perbaikan langsung yang telah di lakukan

• Perilaku beresiko yang di lakukan

• Barrier atau alasan mengapa melakukan perilaku tersebut

Peraturan yang mengatur Sistem Manajemen K3 (SMK3) adalah..

• Peraturan Pemerintah No.50/2012

• Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

• Permenaker No. Per.08/Men/2020

• Permenaker No.Per.31/Men/2015

Badan atau lembaga di tingkat perusahaan yang bertugas memberi pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan serta dapat memberikan penerangan efektif pada para pekerja disebut..

• Panitia Penegak Keselamatan dan

  Kesehatan (P2K3)

• Panitia Pelaksana Keselamatan dan

  Kesehatan (P2K3)

• Panitia Penyelenggara Keselamatan dan

  Kesehatan (P2K3)

• Panitia Pembina Keselamatan dan

  Kesehatan (P2K3)

Yang termasuk tujuan penerapan K3 menurut Undang-Undang 1 Tahun 1970, kecuali..

• Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.

• Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.

• Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional.

• Memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja.