Pengetahuan Umum 2

Peraturan Kepolisian adalah…

• Pejabat Kepolisian Negara RI yang diberi wewenang oleh Undangundang untuk melakukan penyidikan

• Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama

• Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai peraturan perundang-undangan

• Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai peraturan perundang-undangan

Dalam kehidupan politik, sikap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

• Dapat berpolitik sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia

• Netral dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis

• Dapat menggunakan hak pilih dan dipilih

• Selama menjadi anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian.

Ketentuan batas usia pensiun bagi anggota Polri adalah :

• 56 tahun dan dapat ditambah dua tahun apabila mempunyai keahlian khusus dan dibutuhkan

• 58 tahun dan dapat ditambah dua tahun apabila mempunyai keahlian khusus dan dibutuhkan

• 60 tahun maksimal

• 48 tahun.

Kapan dan Dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disahkan…

• Di Surabaya Tanggal 7 Januari 2002

• Di Bandung Tanggal 8 Januari 2002

• Di Jakarta Tanggal 8 Januari 2002

• Di Jakarta Tanggal 1 Januari 2002

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 apa yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah…

• Pegawai Negeri sipil

• Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Pegawai pemerintahan negara

• Pegawai khusus dalam pemerintahan

Salah satu tugas kepolisian negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok, yaitu sebagai berikut:

• Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat melalui Siskamling

• Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain

• Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

• Ikut serta dalam memelihara keamanan dunia

Berdasarkan kedudukan Polri merupakan satu kesatuan yang utuh dari negara kesatuan republik Indonesia sehingga:

• Polri merupakan kepolisian negara kepolisian republik Indonesia

• Polri merupakan kepolisian nasional

• Polri merupakan Criminal Justice System Polri

• Merupakan kepolisian dalam negeri

Pembagian daerah hukum Polri disusun berdasarkan keperluan pelaksanaan tugas selaras dengan:

• Pembagian wilayah administrasi pemerintahan

• Pembagian wilayah hukum Instansi lain

• pembagian wilayah tugas Polri

• Pembagian wilayah administrasi Polri

Susunan Polri ditetapkan dengan keputusan presiden, atas usul:

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Kepala Kepolisian Republik Indonesia

• Lembaga Komisi Kepolisian Nasional

• Kapolri dengan persetujuan DPR

Polri dalam menetapkan kebijaksanaan teknis kepolisian sesuai dengan kebijaksanaan presiden dengan memperhatikan saran dari:

• Dewan perwakilan rakyat

• Menteri pertahanan dan keamanan

• Lembaga komisi kepolisian nasional

• Majelis permusyawaratan rakyat