UAS UU Kes 2024

Dalam situasi di mana ada konflik antara prinsip "Berbuat baik" (beneficience) dan "Menghargai otonomi pasien" (autonomy), bagaimana seharusnya seorang Ahli Teknologi Laboratorium Medik bertindak?

• Selalu memilih untuk menghormati otonomi pasien tanpa mempertimbangkan manfaat klinis

• Memilih untuk berbuat baik kepada pasien tanpa mempertimbangkan keinginan atau preferensi mereka

• Membuat keputusan yang seimbang berdasarkan nilai-nilai etika dan kebutuhan klinis pasien

• Membiarkan pasien membuat semua keputusan tanpa intervensi medis

Prinsip moral non maleficence mengacu pada:

• Memastikan bahwa tindakan medis memberikan manfaat maksimal bagi pasien

• Menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien

• Memberikan pelayanan kesehatan hanya kepada pasien yang mampu membayar

• Menyediakan layanan kesehatan tanpa memperhatikan kebutuhan pasien

Menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2023 Pasal 4 ayat 1 butir f “Setiap warga negara berhak untuk menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagl dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab”. Namun demikian, hak tersebut tidak berlaku jika dalam keadaan:

• Seseorang yang sedang dalam perawatan intensif

• Penanggulangan Wabah

• Seseorang dengan penyakit bawaan

• Penangan kasus infeksi berat

Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. SIP diterbitkan oleh

• Kementrian Kesehatan (Kemenkes)

• Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)

• Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI)

• Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Prinsip bioetika yang mengacu pada menghargai hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan medis mereka sendiri disebut:

• Prinsip berbuat baik (beneficience)

• Prinsip tidak merugikan (non maleficence)

• Prinsip menghargai otonomi pasien (autonomy)

• Prinsip berlaku adil (justice)

Salah satu legalitas seorang tenaga Kesehatan dalam melakukan praktek profesionalnya adalah Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga Kesehatan sesuai profesinya masing-masing. Yang memiliki wewenang dalam menerbitkan STR profesi Kesehatan adalah?

• Kementrian Kesehatan (Kemenkes)

• Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)

• Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI)

• Dinas Kesehatan kabupaten/Kota

Badan yang memiliki kewenangan untuk Menyusun, meningkatkan dan mengatur peta kompetensi ATLM dalam organisasi PATELKI adalah:

• Majelis Kehormatan Etik Profesi

• Lembaga Sertifikasi

• Lembaga DikLat Profesi

• Kolegium TLM

Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) adalah norma yang digunakan untuk mengatur perilaku dan tindakan profesionlitas ATLM. Kode etik ATLM disusun dan disahkan oleh?

• Kementrian Kesehatan (Kemenkes)

• Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)

• Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI)

• Dinas Kesehatan kabupaten/Kota

Profesi berikut yang BUKAN kategori tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, adalah?

• Dokter

• Bidan

• Tenaga Kefarmasian

• ATLM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang:

• Tenaga Kesehatan

• Keperawatan

• Kesehatan Jiwa

• Pendidikan Kedokteran