Latihan TWK 16&17 - Pilar Negara

Kewenangan bidang legislasi DPD adalah dapat mengajukan usul RUU kepada DPR dan turut serta membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya dan hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu DPD juga dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa ...

• A. DPD memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara pusat dan daerah

• B. DPD memiliki peran penting dalam menampung aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional

• C. DPD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah di daerah

• D. DPD memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

• E. DPD memiliki peran penting dalam mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah

Answer explanation

Kewenangan bidang legislasi DPD yang dapat mengajukan usul RUU, ikut membahas RUU, dan memberikan pertimbangan atas RUU tertentu menunjukkan bahwa DPD memiliki peran penting dalam menampung aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Pilihan A, C, D, dan E merupakan fungsi atau tujuan DPD lainnya, tetapi tidak sesuai dengan kewenangan bidang legislasi DPD tersebut.

Dalam kaitan dengan kewenangan di bidang pengawasan, DPD sangat terbatas sebab hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang ikut dibahas dan diberikan pertimbangan oleh DPD dan hasil pengawasannya disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan dan untuk ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa ...

• A. DPD tidak memiliki kemandirian dan otoritas dalam melakukan fungsi pengawasan

• B. DPD tidak memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk melakukan fungsi pengawasan

• C. DPD tidak memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas untuk melakukan fungsi pengawasan

• D. DPD tidak memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup untuk melakukan fungsi pengawasan

• E. DPD tidak memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas yang tinggi dalam melakukan fungsi pengawasan

Answer explanation

Kewenangan di bidang pengawasan DPD yang sangat terbatas menunjukkan bahwa DPD tidak memiliki kemandirian dan otoritas dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal ini karena DPD hanya dapat mengawasi peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan daerah, dan hasil pengawasannya harus diserahkan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Pilihan B, C, D, dan E tidak sesuai dengan keterbatasan kewenangan bidang pengawasan DPD tersebut.

Kedudukan dan kewenangan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 telah banyak tereduksi. Banyak hak prerogatif presiden yang dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan atau pertimbangan terlebih dahulu dari DPR. Bahkan dalam kewenangan legislatif secara jelas berpindah tangan dari yang sebelumnya presiden mempunyai hak legislatif saat ini yang mempunyai kewenangan legislatif adalah DPR. Hal ini menunjukkan bahwa ...

• A. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan eksekutif yang mandiri dan efektif

• B. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan yudikatif yang independen dan terpisah

• C. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan politik yang dominan dan otoriter

• D. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan militer yang absolut dan tak terbatas

• E. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan administratif yang sentralis dan monolitis

Answer explanation

Kedudukan dan kewenangan presiden yang tereduksi pasca amandemen UUD 1945 menunjukkan bahwa presiden tidak lagi memiliki kekuasaan politik yang dominan dan otoriter. Hal ini karena presiden harus berbagi kekuasaan dengan lembaga negara lainnya, terutama DPR, dalam hal pembuatan undang-undang, perjanjian internasional, anggaran negara, pengangkatan pejabat negara, dan lain-lain. Pilihan A, B, D, dan E tidak sesuai dengan dampak perubahan kedudukan dan kewenangan presiden tersebut.

Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Agung RI mempunyai kewenangan di bidang kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (2)); mengadili pada tingkat kasasi (Pasal 24A ayat (1)); menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; mengajukan tiga orang calon hakim agung dan hakim konstitusi untuk ditetapkan oleh Presiden; dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Salah satu wewenang lain yang dimaksud adalah ...

• A. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan grasi dan rehabilitasi

• B. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan amnesti dan abolisi

• C. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan remisi dan asimilasi

• D. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan naturalisasi dan deportasi

• E. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan ekstradisi dan asil politik

Answer explanation

Wewenang lain Mahkamah Agung RI yang diberikan oleh Undang-Undang adalah memberi pertimbangan hukum atas permohonan grasi dan rehabilitasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pilihan B, C, D, dan E tidak sesuai dengan wewenang Mahkamah Agung RI tersebut.

Sebagai lembaga yudikatif, Mahakamah Agung RI merupakan benteng terakhir para pencari keadilan bagi masyarakat. Baik buruknya kinerja Mahakamah Agung akan berpengaruh terhadap rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim untuk menentukan salah dan benar tanpa dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya dapat dijadikan acuan bagi Mahkamah Agung untuk bertindak dan bekerja sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ...

• A. Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang tidak terbatas dan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lainnya

• B. Mahkamah Agung memiliki kewajiban yang sangat besar dan harus bertanggung jawab kepada Tuhan, negara, dan masyarakat

• C. Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi dan harus menjaga integritas, profesionalisme, dan independensi hakim

• D. Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dan harus berkontribusi positif terhadap pembangunan hukum nasional

• E. Mahkamah Agung memiliki fungsi yang sangat strategis dan harus melindungi hak asasi manusia dan kepentingan umum

Answer explanation

Sebagai lembaga yudikatif tertinggi, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi dan harus menjaga integritas, profesionalisme, dan independensi hakim. Hal ini karena putusan hakim harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, negara, dan masyarakat, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan. Pilihan A, B, D, dan E merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung, tetapi tidak sesuai dengan isi soal tersebut.

Komisi Yudisial adalah sebuah wacana baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam UUD RI, Komisi Yudisial tidak disebut sebagai lembaga negara, hanya dikatakan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini menunjukkan bahwa ...

• A. Komisi Yudisial merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

• B. Komisi Yudisial merupakan lembaga penunjang yang berada di luar kekuasaan kehakiman

• C. Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas yang berada di samping kekuasaan kehakiman

• D. Komisi Yudisial merupakan lembaga independen yang berada di atas kekuasaan kehakiman

• E. Komisi Yudisial merupakan lembaga konsultatif yang berada di bawah kekuasaan eksekutif

Answer explanation

Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas yang berada di samping kekuasaan kehakiman. Hal ini karena Komisi Yudisial memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan calon hakim agung. Pilihan A, B, D, dan E tidak sesuai dengan kedudukan Komisi Yudisial dalam UUD RI.

Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan basic belief system karena memuat gagasan dasar manusia dan bangsa Indonesia mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila sebagai pandangan hidup juga harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, manakah dari pilihan berikut yang merupakan contoh sikap dan perilaku yang menunjukkan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup?

• A. Menjaga kerukunan antarumat beragama dan toleransi berkeyakinan

• B. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia

• C. Menyelenggarakan pesta rakyat untuk merayakan kemerdekaan Indonesia

• D. Menghargai keberagaman budaya dan kekayaan alam Indonesia

• E. Membangun solidaritas sosial dan gotong royong dalam mengatasi masalah

Answer explanation

Membangun solidaritas sosial dan gotong royong dalam mengatasi masalah merupakan contoh sikap dan perilaku yang menunjukkan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup. Hal ini karena sikap dan perilaku tersebut mencerminkan rasa persaudaraan, kesetiakawanan, dan kebersamaan antara sesama warga negara Indonesia, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Sikap dan perilaku tersebut juga menunjukkan komitmen untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara yang lebih baik.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang menjadi ciri dan keunggulan bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia harus menghargai dan menjunjung tinggi keragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di dalamnya. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Namun, keragaman bangsa Indonesia tidak berarti bahwa implementasi dan aktualisasi Pancasila harus dilaksanakan secara pasif dan statis. Sebaliknya, implementasi dan aktualisasi Pancasila harus dilaksanakan secara aktif dan dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini agar Pancasila tetap relevan dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan uraian di atas, manakah dari pilihan berikut yang merupakan contoh implementasi dan aktualisasi Pancasila secara aktif dan dinamis?

• A. Menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil

• B. Menyusun undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi

• C. Menyelenggarakan upacara bendera setiap hari Senin

• D. Menyusun undang-undang yang mengatur tentang hak cipta

• E. Menyelenggarakan peringatan hari besar nasional

Answer explanation

Menyusun undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi merupakan contoh implementasi dan aktualisasi Pancasila secara aktif dan dinamis. Hal ini karena undang-undang tersebut merupakan respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan kompleks. Undang-undang tersebut juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, yang merupakan salah satu nilai Pancasila.

Implementasi dan aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup diharapkan akan terbentuk manusia Indonesia yang mampu menumbuhkan dan memantapkan sistem kehidupan nasional berdasarkan Pancasila di segala bidang. Hal ini berarti bahwa manusia Indonesia harus memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain adalah:
•    Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
•    Berjiwa kemanusiaan yang adil dan beradab
•    Bersatu dalam kebhinekaan dan kebangsaan
•    Berdemokrasi dan berkeadilan sosial
•    Berprestasi dan berinovasi
Berdasarkan uraian di atas, manakah dari pilihan berikut yang merupakan contoh perilaku manusia Indonesia yang memiliki karakteristik berprestasi dan berinovasi?

• A. Mengikuti lomba karya ilmiah nasional dan memenangkannya

• B. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan berkontribusi positif

• C. Mengikuti organisasi kemahasiswaan dan menjadi pemimpinnya

• D. Mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan sertifikatnya

• E. Mengikuti seminar ilmiah dan menjadi pembicaranya

Answer explanation

Mengikuti lomba karya ilmiah nasional dan memenangkannya merupakan contoh perilaku manusia Indonesia yang memiliki karakteristik berprestasi dan berinovasi. Hal ini karena perilaku tersebut menunjukkan kemampuan untuk menciptakan karya ilmiah yang berkualitas, orisinal, dan bermanfaat bagi masyarakat. Perilaku tersebut juga menunjukkan motivasi untuk bersaing secara sehat dan mengharumkan nama bangsa.

Dalam konteks keseimbangan antara hak dan kewajiban, Jawaban yang sesuai adalah …

• A. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, tetapi tidak berkewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku.

• B. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari negara, tetapi tidak berkewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

• C. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesehatan yang baik dari negara, tetapi tidak berkewajiban untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

• D. Setiap warga negara berhak mendapatkan kebebasan berpendapat dan berserikat, tetapi tidak berkewajiban untuk menghormati pendapat dan hak-hak orang lain.

• E. Semua pernyataan di atas adalah salah, karena setiap hak yang dimiliki warga negara harus diimbangi dengan kewajiban yang sesuai.

Answer explanation

Semua pernyataan di atas adalah salah, karena setiap hak yang dimiliki warga negara harus diimbangi dengan kewajiban yang sesuai. Ini merupakan salah satu kaidah fundamental negara yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara.