Latihan TWK 20 - Pilar Negara

Usai Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, mulai banyak tuntutan untuk melakukan perubahan mendasar di antaranya melakukan pembatasan kekuasaan presiden. Dan sebagaimana layaknya terjadi dalam suatu penggantian suatu rejim penguasa, penguasa baru berupaya memperoleh legitimasi secara luas di antaranya melalui legitimasi politis (misalnya, dengan cara mempercepat pemilihan umum) maupun legitimasi yuridis dengan cara menetapkan aturan baru yang tentunya dianggap lebih baik- sebagai pengganti aturan lama yang digunakan rejim penguasa terdahulu. Demikian juga yang terjadi dengan rezim yang menggantikan rezim Soeharto, Bacharuddin Jusuf Habibie ebagai Presiden Pengganti mempercepat pemilihan umum. Salah satu upaya legitimasi yuridis yang dilakukan oleh Presiden Habibie adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Perppu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Perppu ini mengatur tentang hal-hal berikut, kecuali ...

• A. Sistem pemilihan umum dengan menggunakan sistem proporsional

• B. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu

• C. Persyaratan partai politik peserta pemilu, termasuk jumlah kursi di DPR dan DPRD

• D. Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan

• E. Penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Answer explanation

Perppu Nomor 1 Tahun 1999 tidak mengatur tentang persyaratan partai politik peserta pemilu, termasuk jumlah kursi di DPR dan DPRD. Hal ini baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C.

Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 mengalami perubahan dalam amandemen pertama yang dilakukan pada tahun 1999. Perubahan ini bertujuan untuk ...

• A. Meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas presiden dalam hubungan luar negeri

• B. Mengurangi kewenangan dan tanggung jawab presiden dalam hal pengangkatan duta

• C. Menjaga keseimbangan dan kerjasama antara presiden dan DPR dalam hal diplomasi

• D. Memberikan hak veto kepada DPR terhadap keputusan presiden dalam hal menerima duta

• E. Mendorong partisipasi dan aspirasi rakyat dalam proses pengangkatan dan penerimaan duta

Answer explanation

Perubahan Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 yang menambahkan klausul "Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat" dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kerjasama antara presiden dan DPR dalam hal diplomasi, sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Pilihan A, B, D, dan E tidak sesuai dengan tujuan perubahan tersebut.

Pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang pembagian dan pemerintahan daerah di Indonesia. Pasal ini mengalami perubahan signifikan dalam amandemen kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000. Perubahan ini bertujuan untuk ...

• A. Meningkatkan otonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi daerah

• B. Menghapuskan status dan hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa

• C. Membentuk sistem pemerintahan federal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah

• D. Menyederhanakan struktur administrasi pemerintahan daerah menjadi dua tingkat, yaitu provinsi dan kabupaten/kota

• E. Menyeragamkan bentuk dan susunan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia

Answer explanation

Perubahan Pasal 18 UUD 1945 yang menambahkan tujuh ayat baru dimaksudkan untuk meningkatkan otonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pilihan B, C, D, dan E tidak sesuai dengan tujuan perubahan tersebut.

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2001. Ketentuan ini mengatur tentang ...

• A. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

• B. Penyelenggaraan pemilihan umum oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

• C. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

• D. Pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

• E. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi, kabupaten, dan kota

Answer explanation

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Pilihan A dan B merupakan isi dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pilihan D tidak sesuai dengan susunan lembaga negara menurut UUD 1945. Pilihan E tidak termasuk dalam ruang lingkup pemilihan umum nasional.

Di sebuah daerah di Indonesia, dua kelompok etnis yang berbeda telah lama berselisih dan terjadi konflik. Kelompok A ingin mendirikan pemerintahan mereka sendiri dan mengklaim wilayah mereka sebagai negara merdeka. Bagaimana Anda menilai situasi ini berdasarkan prinsip kesatuan negara Indonesia….

• A. Kelompok A berhak untuk memisahkan diri dan mendirikan negara merdeka.

• B. Kelompok A harus mencari solusi damai dan berunding dengan pemerintah pusat.

• C. Konflik etnis adalah masalah internal dan tidak ada kaitannya dengan kesatuan negara.

• D. Pemerintah pusat harus menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi kelompok A.

• E. Negosiasi internasional harus dilibatkan untuk menyelesaikan konflik ini.

Answer explanation

Prinsip kesatuan negara Indonesia adalah prinsip yang menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan secara sepihak oleh kelompok-kelompok etnis atau daerah tertentu. Mempisahkan diri dan mendirikan negara merdeka tanpa konsultasi dengan pemerintah pusat melanggar prinsip tersebut dan dapat mengancam kesatuan negara.
Solusi yang lebih baik adalah berunding dan mencari solusi damai untuk mengatasi konflik antara kelompok A dan pemerintah pusat. Dialog, negosiasi, dan pemecahan masalah secara damai adalah langkah-langkah yang sesuai untuk menjaga stabilitas dan kesatuan negara.

Sebuah provinsi di Indonesia memiliki peraturan yang sangat ketat tentang narkoba dan hukuman mati bagi pelaku penyelundupan narkoba. Namun, provinsi tetangga memiliki peraturan yang lebih longgar dan hanya memberlakukan hukuman penjara. Sebagai hasilnya, penyelundupan narkoba antarprovinsi semakin meningkat. Bagaimana Anda menilai situasi ini dalam konteks prinsip kesatuan negara Indonesia……

• A. Provinsi tersebut berhak memiliki peraturan narkoba yang berbeda sesuai otonomi daerah.

• B. Pemerintah pusat harus mengintervensi dan membuat peraturan yang seragam untuk seluruh Indonesia.

• C. Provinsi tersebut harus mengikuti peraturan provinsi tetangga untuk menghindari konflik.

• D. Penyelundupan narkoba adalah masalah internasional dan harus ditangani oleh pihak asing.

• E. Provinsi tersebut harus menghukum pelaku penyelundupan narkoba dengan hukuman mati sesuai peraturan mereka.

Answer explanation

Dalam konteks prinsip kesatuan negara Indonesia, masalah seperti peraturan tentang narkoba perlu diatur secara seragam di seluruh negara. Kesatuan negara Indonesia menegaskan bahwa meskipun provinsi memiliki otonomi, ada batasan-batasan yang mengharuskan keseragaman dalam beberapa kebijakan penting, termasuk hukum pidana. Hukuman terkait dengan narkoba adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak nasional, dan peraturan yang berbeda antarprovinsi dapat menghasilkan masalah seperti peningkatan penyelundupan narkoba yang disebutkan dalam situasi ini.

Sebuah provinsi di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan ingin mengundang investasi asing untuk mengembangkan industri di wilayah mereka. Mereka menciptakan kebijakan yang memberikan insentif pajak besar-besaran kepada investor asing, tetapi kebijakan ini tidak berlaku di provinsi-provinsi lain. Bagaimana Anda menilai kebijakan investasi provinsi ini dalam konteks prinsip kesatuan negara Indonesia….

• A. Provinsi tersebut berhak untuk menciptakan kebijakan investasi sendiri sesuai otonomi daerah.

• B. Provinsi-provinsi lain harus mengadopsi kebijakan investasi yang sama.

• C. Pemerintah pusat harus memberikan insentif pajak seragam bagi semua investor, tanpa memandang lokasi.

• D. Kebijakan investasi harus seragam di seluruh Indonesia untuk menghindari ketidaksetaraan.

• E. Investasi asing tidak memiliki dampak apa pun pada prinsip kesatuan negara.

Answer explanation

Prinsip kesatuan negara Indonesia menegaskan bahwa meskipun provinsi memiliki otonomi, ada batasan-batasan yang mengharuskan keseragaman dalam beberapa kebijakan penting, termasuk kebijakan investasi. Kebijakan investasi yang berbeda antarprovinsi dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan persaingan yang tidak sehat di antara provinsi-provinsi. Oleh karena itu, prinsip kesatuan negara menekankan perlunya keseragaman dalam kebijakan investasi di seluruh Indonesia.

Pemerintah pusat ingin membangun jaringan kereta api nasional yang menghubungkan seluruh Indonesia. Namun, sebagian besar penduduk di sebuah provinsi merasa bahwa proyek ini tidak akan memberikan manfaat signifikan bagi mereka dan hanya akan merusak lingkungan mereka. Bagaimana Anda menilai proyek ini dalam konteks prinsip kesatuan negara Indonesia…..

• A. Pemerintah pusat harus mendengarkan pendapat provinsi tersebut dan membatalkan proyek.

• B. Pemerintah pusat harus meneruskan proyek ini tanpa memperdulikan pendapat provinsi tersebut.

• C. Proyek ini adalah masalah teknis dan tidak ada kaitannya dengan prinsip kesatuan negara.

• D. Proyek ini harus dievaluasi secara independen untuk menilai manfaat dan dampaknya.

• E. Penduduk provinsi tersebut harus mengadopsi sikap yang lebih kooperatif terhadap proyek ini.

Answer explanation

Dalam konteks prinsip kesatuan negara Indonesia, pembangunan infrastruktur nasional seperti jaringan kereta api adalah penting untuk menghubungkan dan memperkuat konektivitas antarprovinsi. Namun, penting juga untuk memahami dan mempertimbangkan pendapat dan kekhawatiran penduduk provinsi yang terkena dampak proyek tersebut.
Solusi terbaik adalah melakukan evaluasi proyek secara independen untuk menilai manfaat dan dampaknya secara menyeluruh. Dalam proses ini, pendapat penduduk provinsi tersebut harus didengarkan dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat untuk membuat keputusan yang seimbang, yang mempertimbangkan kepentingan nasional serta dampak lokal.

Seorang pegawai ASN di dinas kesehatan dihadapkan pada permintaan dari atasan untuk menutupi data tentang jumlah kasus penyakit yang sedang melanda kota mereka. Bagaimana pegawai ASN ini dapat mempertahankan prinsip Hak Asasi Manusia dalam tugasnya….

• A. Melakukan tindakan pemalsuan data untuk menghindari kepanikan masyarakat.

• B. Melaporkan permintaan tersebut kepada atasan yang lebih tinggi.

• C. Menyebarkan informasi palsu kepada media untuk memperburuk situasi.

• D. Mengabaikan permintaan atasan dan mempublikasikan data sebenarnya.

• E. Menyimpan data yang sebenarnya dan hanya memberikan data palsu kepada atasan.

Answer explanation

•    Pertahankan Kepatuhan Hukum: Pegawai ASN harus tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam pekerjaan mereka, yang mencakup melaporkan perintah yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
•    Laporkan Ke Atasan yang Lebih Tinggi: Sebaiknya laporkan permintaan tersebut kepada atasan yang lebih tinggi atau pihak berwenang yang relevan di dalam organisasi. Ini akan memberikan kesempatan untuk mengatasi masalah ini secara internal.
•    Jaga Rekam Jejak: Penting untuk mencatat komunikasi yang terkait dengan permintaan tersebut, termasuk catatan waktu, isi pesan, dan pihak yang terlibat. Ini dapat digunakan sebagai bukti jika diperlukan.

Seorang pegawai ASN di departemen imigrasi dihadapkan pada pengungsi politik yang memohon suaka di negaranya. Atasan pegawai ini meminta agar dia menolak permohonan suaka tersebut atas dasar pandangan politik pribadi mereka. Bagaimana pegawai ASN ini dapat menjalankan tugasnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia pengungsi tersebut….

• A. Menolak permohonan suaka tanpa alasan yang jelas.

• B. Memberikan suaka kepada pengungsi tersebut tanpa melibatkan atasan dalam keputusan.

• C. Meminta pengungsi untuk memberikan suap agar permohonan suaka disetujui.

• D. Melaporkan atasan yang meminta tindakan ilegal tersebut.

• E. Memperlakukan permohonan suaka dengan lambat untuk memberikan waktu kepada atasan untuk merubah pandangan mereka.

Answer explanation

•    Hukum Internasional: Pegawai ASN harus memahami dan mematuhi hukum internasional terkait dengan perlindungan pengungsi, seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hukum ini mengamanatkan negara untuk memberikan perlindungan kepada orang yang memenuhi syarat sebagai pengungsi.
•    Independensi: Keputusan mengenai permohonan suaka harus didasarkan pada kriteria hukum dan fakta yang relevan, bukan pada pandangan politik pribadi atau tekanan dari atasan. Pegawai ASN harus bertindak secara independen untuk memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan sesuai dengan hukum.