Quiziz Internalisasi 28-02-2024

Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK diatur dalam?

• Peraturan Dewan Pengawas Nomor 4 Tahun 2021

• Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020

• Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2021

• Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021

Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Sinergi, setiap Insan Komisi Wajib:

• menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab

• memberikan akses informasi yang sifatnya terbuka kepada publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• bersedia untuk berbagi solusi, informasi dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugas, kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan

• memberikan apresiasi terhadap hasil kerja dan prestasi setiap individu dan mendorong Insan Komisi yang dipimpin untuk meningkatkan prestasi kerjanya

"A" yang menjabat sebagai Direktur Penindakan di KPK, menghubungi salah satu pejabat di Kementerian yang mana KPK sedang menangani perkara di Kementerian tersebut untuk meminta bantuan agar memproses dan menyetujui permohonan mutasi saudaranya. Perbuatan "A" tersebut bertentangan dengan nilai dasar tentang:

• memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan atau atasannya apabila terdapat hubungan kedekatan atau keluarga atau yang secara intensif masih berkomunikasi dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Komisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung

• menyalahgunakan tanda pengenal Insan Komisi, surat penugasan atau bukti kepegawaian lainnya.

• menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi dan/atau golongan

Memiliki komitmen dan loyalitas kepada Negara, mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi, kelompok, golongan dalam rangka pengabdian kepada Negara dan rakyat Indonesia

• Profesionalisme

• Kepemimpinan

• Sinergi

• Integritas

Pegawai yang sedang menjalani sanksi ringan, sedang atau berat dalam pelanggaran kode etik dan kode perilaku....

• tidak dapat diusulkan dalam program mutasi, promosi dan/atau rotasi yang diselenggarakan oleh Komisi

• tidak dapat mengikuti tugas belajar/pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri

• tidak dapat mengikuti ujian kompetensi kenaikan pangkat dan/atau tidak membebaskan pegawai dari hukuman disiplin yang berlaku bagi ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi dan/atau tugas belajar/pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri

Sejak tanggal 01 Juni 2021, pegawai KPK beralih statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara. Sesuai ketentuan yang berlaku, pemberhentian pegawai KPK hanya dapat dilakukan:

• Berdasarkan Putusan Majelis Etik KPK

• Berdasarkan hasil pemeriksaan disiplin oleh Inspektorat

• Atas usulan Sekjen selaku PPK kepada BKN

• jika pegawai KPK dikenakan sanksi berat oleh Dewan Pengawas

Yang termasuk dalam Nilai Dasar "Keadilan":

• memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang

• semua jawaban benar

• memberikan akses informasi yang sifatnya terbuka kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• bersikap tegas, rasional dan transparan dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang objektif

Nilai dasar dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi:

• Keadilan, Profesionalisme, Kepemimpinan, Integritas dan Sinergi

• Integritas, Sinergi, Profesionalisme, Keadilan dan Kepemimpinan

• Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme dan Kepemimpinan

• Kepemimpinan, Keadilan, Sinergi, Integritas dan Profesionalisme

Sesuai dengan Nilai Dasar "Profesionalisme", Insan Komisi dilarang:

• bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan/atau pelecehan terhadap Insan Komisi atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja

• mengingkari komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya

• terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media dalam pelaksanaan tugas dan fungsi komisi

• menyalahgunakan tanda pengenal Insan Komisi, surat penugasan ataupun bukti kepegawaian lainnya

Sanksi berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung, termasuk dalam:

• sanksi ringan untuk Pegawai KPK

• sanksi sedang untuk Pimpinan KPK

• sanksi sedang untuk pegawai KPK

• sanksi ringan untuk Pimpinan KPK