03 Tes Wawasan Kebangsaan VII

Indonesia telah secara resmi membubarkan ormas yang ditengarai merupakan ormas radikal, dimana ormas tersebut menganut faham khilafah dan memiliki cita-cita untuk meruntuhkan demokrasi dari Indonesia. Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti Pancasila dan berpaham radikal. Gerakan radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir salah satunya dengan cara berikut …

• Memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa HTI bukan ormas yang baik, melainkan organisasi politik yang radikal, dan meminta masyarakat untuk mengikuti

• Menyebarkan informasi tersebut guna untuk diketahui oleh masyarakat luas, bahwa benar HTI anti Pancasila, anti Demokrasi dan radikalis dalam berkegiatan, oleh karenanya pantas untuk dibubarkan

• Memberikan perkuatan positif kepada masyarakat untuk tidak mudah hanyut, terhasut dan ikut terhadap ormas yang tidak menjunjung tinggi cita-cita bangsa Indonesia merdeka, yakni Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI

• Memberikan upaya penyadaran kepada anggota HTI untuk segera bertaubat dan kembali kejalan yang lurus, apabila tetap kukuh dengan ideologinya dan tidak mau kembali, bisa meninggalkan negara Indonesia dengan cara kekerasan

• Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, ormas mana yang radikal dan tidak boleh diikuti. Serta memberikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk ikut berkampanye menyuarakan bahwa HTI adalah Gerakan politik internasional yang tidak baik dan harus dimusnahkan

Pengakuan de jure dari suatu negara terhadap negara yang lain ditandai oleh ….

• Bantuan diplomasi 

• Kerjasama militer 

• Hubungan diplomatik 

• Kunjungan kepala negara

• Bantuan ekonomi

Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan …

• Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat 

• Dewan Perwakilan Rakyat  dalam kekuasaan presiden

• Presiden dalam kekuasaan Mahkamah Agung

• Mahkamah Agung dalam kekuasaan Presiden

• Dewan Perwakilan Rakyat dalam kekuasaan Mahkamah Agung

Menurut Pasal 14 ayat (1)  UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari ……

• MPR

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Mahkamah Agung

• Menteri Kehakiman

• Dewan Pertimbangan Agung

Berdasarkan UUD 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh….

• Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR

• DPR dengan memperhatikan usul dari pemerintah

• Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD

• DPR dengan meperhatikan pertimbangan DPD

• Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

Pelaksanaan yang kurang sesuai dengan pelaksanaan politik bebas aktif yang kita anut adalah ……

• Bekerjasama dengan segala bangsa

• Membantu negara yang memperjuangkan kemerdekaan

• Menjalin persahabatan dengan negara-negara tertentu

• Membentuk fakta pertahanan dengan negara – negara tertentu

• Mengirim pasukan keluar negeri atas permintaan PBB

Batang tubuh UUD 1945 dalam hubungannya dengan pembukaan seperti yang ditegaskan dalam penjelasan pada hakikatnya merupakan …

• Penjabaran yang lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945

• Norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia

• Dua dokumen historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia

• enjabaran seluruh konsepsi tentang negara yang terkandung dalam Pembukaan

• Merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil rakyat yang bertugas antara lain menyampaikan aspirasi rakyat. Kedudukan DPR di Indonesia cukup kuat sebab …

• Keanggotaanya cukup besar

• Seluruh angora DPR juga berkedudukan menjadi anggota MPR

• Berhak mengajukan rancangan Undang-Undang dan peraturan yang lain

• Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak tertentu

• Anggotanya rajin keluar negeri

Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan maka yang melaksanakan jabatan pemangku sementara Presiden adalah …

• Menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan

• Menteri dalam negeri, menteri pertahanan dan keamanan

• Menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan pertahanan kemanan

• Ketua dan wakil ketua MPR sampai terpilih presiden dan wakil Presiden

• Ketua MPR dan ketua DPR

Pancasila memenuhi syarat sebagai staats fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang dimaksud dengan Pancasila staats Fundamental Norm adalah ….

• Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain

• Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat berubah

• Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak

• Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia bergaul dengan negara lain

• Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma berlaku di seluruh dunia