Soal USP 2023

Pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi, namun untuk tingkat duta belum dilaksanakan, merupakan pengakuan secara...

• De facto bersifat sementara

• De facto bersifat tetap

• De jure bersifat tetap

• De jure bersifat sementara

• De jure bersifat penuh

Perhatikan pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945!

1.      Tujuan negara

2.      Cita-cita nasional

3.      Kedaulatan rakyat

4.      Dasar negara

Pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam alinea keempat ditunjukkan pada nomor...

• 1, 2 dan 3

• 1, 2 dan 4

• 1, 3 dan 4

• 3 dan 4

• 2 dan 4

Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung didalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai dasar adalah...

• Nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan

• Nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari

• Nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultur

• Nilai yag diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia

• Nilai yang esensial dari Pancasila dan memiliki tujuan, cita-cita dan perjuangan bangsa

Berikut ini yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan negara adalah...

• Adanya lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945 dan hubungan kekuasaan antarlembaga

• Adanya sifat sepihak dan searah

• Adanya berbagai lembaga kenegaraan

• Adanya lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri

• Adanya penghapusan Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu lembaga negara

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006, yang menjadi warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi...

• Warga negara Belanda

• Warga negara Indonesia

• Warga negara asing

• Kaula negara Belanda

• Kaula timur asing

Dalam menjalankan sistem politik suatu negara diperlukan struktur politik (lembaga negara) yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Sistem Politik diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya menentukan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Sebutkan untuk lembaga-lembaga politik yang ada dalam suatu negara adalah...

• Komunitas politik

• Infrastruktur politik

• Suprastruktur politik

• Politik masyarakat

• Partisipasi politik

Dalam sistem politik terdapat lembaga suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Dibawah ini yang termasuk suprastruktur politik yaitu...

• Partai politik

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Kelompok penekan

• Kelompok kepentingan

• Pendapat umum bersama media massa

Lembaga negara merupakan lembaga yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai yang mewakili kedaulatan rakyat. Yang bukan merupakan hasil amandemen UUD 1945, pernyataan-pernyataan terkait dengan lembaga negara MPR berikut ini adalah...

• Mengubah dan menetapkan UUD 1945

• Melantik presiden dan wakil presiden

• Memilih presiden dan wakil presiden

• Memberhentikan presiden dan wakil presiden

• Memberhentikan wakil presiden

Budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Esensi budaya politik Bhineka Tunggal Ika adalah...

• Kerja sama dan rasa percaya

• Konflik dan konsensus

• Tenggang rasa dan konflik

• Toleransi dan tenggang rasa

• Rasa percaya dan permusuhan

Di Indonesia menganut bentuk negara kesatuan, dimana pemerintahan pusat memegang kendali terhadap pemerintahan yang ada dibawahnya. Sesuai dengan UUD 1945 negara memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Hal ini disebut dengan...

• Tugas pembantuan

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

• Otonomi daerah

• Sentralisasi