9. pengharmonisasian

Apa yang dimaksud dengan pengharmonisasian?

• Proses pembentukan peraturan perundang-undangan

• Proses pembahasan tingkat menteri

• Proses penyusunan peraturan perundang-undangan

• Proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan

Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengharmonisasian PUU?

• DPR

• Presiden

• Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan RI

• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Apa yang dimaksud dengan kewenangan koordinasi Pengharmonisasian?

• Pengharmonisasian PUU dengan putusan badan peradilan

• Pengharmonisasian PUU dengan PUU yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki PUU

• Pengharmonisasian PUU yang setingkat sehingga tidak ada kontradiksi dan tumpang tindih

• Pengharmonisasian PUU dengan hukum adat

Apa akibat dari disharmonisasi RPUU?

• Disfungsi hukum

• PUU tidak terlaksana secara efektif dan efisien

• Semua jawaban di atas benar

• Terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya

Apa yang dimaksud dengan lex posterior derogat legi priori?

• Aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah

• Aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum

• Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan aturan hukum yang lama

• Semua jawaban di atas benar

Apa fungsi harmonisasi RPUU?

• Mengintegrasikan PUU dalam suatu Kerangka Sistem Hukum Nasional

• Semua jawaban di atas benar

• Mengurangi potensi disharmoni PUU

• Menjamin proses pembentukan PUU dilakukan secara taat asas

Siapa yang menyampaikan RUU yang telah disetujui dalam rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian disertai dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian?

• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

• DPR

• Presiden

• Pemrakarsa

Apa yang menjadi landasan hukum untuk pengharmonisasian?

• Semua jawaban di atas benar

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

• Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

• Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Apa yang menjadi faktor penyebab disharmoni RPUU?

• Semua jawaban di atas benar

• Pendekatan sektoral dalam pembentukan PUU lebih kuat dibandingkan pendekatan sistem yang terintegrasi

• Pejabat yang berwenang untuk membentuk PUU berganti-ganti

• Pembentukan PUU dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda

Apa yang menjadi kiat-kiat pengharmonisasian RPUU untuk meminimalisir disharmonisasi?

• Semua jawaban di atas benar

• Menerapkan asas hukum/doktrin hukum

• Mengajukan permohonan uji materiil kepada lembaga yudikatif

• Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni