InHouse Training Penyakit Akibat Kerja

Yang tidak termasuk Penyakit Akibat Kerja (PAK), adalah ...

• Covid 19

• Low Back Pain

• Asbestosis

• Dengue Fever

Berdasarkan Perpres Republik Indonesia

Nomor 7 tahun 2019, Penyakit Akibat Kerja meliputi jenis penyakit di bawah ini, kecuali :

• Berdasarkan sistem target organ

• Berdasarkan perilaku tenaga kerja

• Berdasarkan pajanan faktor yang timbul

  dari aktivitas pekerjaan

• Kanker akibat kerja

Manakah yang termasuk contoh Penyakit Akibat Kerja

• 
• 
• 
• 

Berikut yang tidak termasuk BAHAYA POTENSIAL (PAJANAN) PEKERJAAN, adalah :

• Financial

• Fisika

• Kimia

• Psikososial

DASAR HUKUM tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

• Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 2019

• Peraturan Presiden

  No. 7 Tahun 2019

• Undang-undang No 1 tahun 1970

• Permenakertrans No. 1

  Tahun 1981

TUJUAN DIAGNOSIS PENYAKIT AKIBAT KERJA, Kecuali . . .

• Melindungi pekerja lain

• Membatasi kecacatan

• Dasar terapi

• Kewajiban Pekerja

Yang Bukan Kategori Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu

• Memiliki satu atau lebih agen penyebab

• Besar pajanan dapat diketahui/diakui

  secara umum

• Memiliki hubungan waktu antara

  pajanan dan timbulnya penyakit yang

  jelas

• Penyakit memiliki penyebab yang jelas

  dan spesifik

Ada berapa langkah yang harus dilakukan dalam Diagnosis Penyakit akibat Kerja?

• 4 langkah

• 5 langkah

• 6 langkah

• 7 langkah

Pengertian PAK (Penyakit Akibat Kerja) menurut WHO adalah?

• Penyakit yang tidak ada kaitannya dengan lingkungan kerja

• Penyakit yang semata-mata disebabkan karena lingkungan kerja

• Penyakit yang mempunyai penyebab spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan dimana penyebab utamanya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui

• Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja

Tatalaksana Penyakit Akibat Kerja, kecuali :

• Penatalaksanaan penyakit yang

  berkaitan dengan aspek klinis

• Tatalaksana Medis pada Komunitas

• Tatalaksana okupasi pada komunitas

• Tatalaksana okupasi pada individu