UTS TAX ACC 24

Kewajiban Pembukuan bagi Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu:

• Pasal 25 UU PPh

• Pasal 28 UU PPh

• Pasal 25 UU KUP

• Pasal 28 UU KUP

Dalam Undang-Undang PPh, metode penyusutan yang dapat digunakan hanya ada dua metode yaitu:

• Garis Lurus dan Rata-rata

• Garis Lurus dan Saldo Menurun

• Saldo menurun dan Rata-rata

• Garis Lurus dan Penyusutan sekaligus

PT. Indonesia Bersatu membayar honor konsultan (bukan PKP) sebesar Rp 10 juta. Atas honor tersebut dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp 250 ribu. Bagaimana kah pencatatan jurnal PT. Indonesia Bersatu saat pembayaran honor tersebut?

• Beban Konsultasi 9.750.000 (D)

  PPh Pasal 21 250.000 (D)

  Kas 10.000.000 (K)

• Beban Konsultasi 10.000.000 (D)

  Kas 10.000.000 (K)

• Beban Konsultasi 10.000.000 (D)

  Kas 9.750.000 (K)

  Utang PPh Pasal 21 250.000 (K)

• Beban Konsultasi 9.750.000 (D)

  PPh Pasal 21 dibayar dimuka 250.000 (D)

  Kas 10,000.000 (K)

PT. Pakai Masker Nusantara (PKP) menjual masker secara kredit kepada CV. Marga seharga Rp150 juta. jurnal yang dicatat oleh PT. Pakai Masker saat penyerahan barang yaitu :

• Piutang Usaha 165 jt (D)

  Penjualan 150 jt (K)

  PPN Keluaran 15 jt (K)

• Piutang Usaha 150 jt (D)

  PPN Masukan 15 jt (D)

  Penjualan 165 jt (K)

• Piutang Usaha 165 jt (D)

  Penjualan 165 jt (K)

• Pajak Keluaran 15 jt (D)

  PPN Masukan 15 jt (K)

Rekonsiliasi Fiskal dilakukan oleh wajib pajak dibawah ini , kecuali :

• wajib pajak badan omset lebih dari 4,8 Milyar

• wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan

• Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

• wajib pajak badan omset kurang dari dari 4,8 Milyar

Undang-undang PPh mengatur tentang biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ketentuan tersebut diatur pada :

• Pasal 6 UU PPh

• Pasal 7 UU PPh

• Pasal 8 UU PPh

• Pasal 9 UU PPh

PT ABC sebagai distributor kertas membeli produk kertas sebesar Rp330.000.000 (termasuk PPN) dari perusahaan industri kertas PT ABADI pada tanggal 1 April 2018. Pencatatan PPh Pasal 22 (tarif 0,1 %) oleh PT ABADI adalah:

• PPh Pasal 22 diterima dimuka di debit sebesar Rp300.000
• PPh Pasal 22 dibayar dimuka di debit sebesar Rp300.000
• Utang PPh Pasal 22 di kredit sebesar Rp300.000
• Beban PPh Pasal 22 di kredit sebesar Rp300.000

Pada tanggal 31 Desember 2018, PT Sinar Terang (sebagai Pengusaha Kena Pajak) membayar royalti atas penggunaan merk dagang dari sebuah perusahaan di Jerman bernama Berger Co. dengan nilai kontrak US $3,000. Apabila diketahui kurs tengah BI dan kurs KMK pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp10,000 dan Rp10.100, maka PT Sinar terang akan menjurnal (asumsi: tidak ada P3B antara Indonesia dengan Jerman):

• Mendebit akun beban royalti sebesar Rp30.300.000

• Mengkredit akun utang PPh Pasal 26 Rp6.000.000

• Mengkredit akun kas Rp23.940.000

• jawaban a, b, c salah

CV Aman memiliki usaha minimarket Indo Aman. Setiap bulan CV Aman membayar royalti ke PT Indo Aman. Berikut pernyataan yang benar ...

• PT Indo Aman mencatat Kredit akun Utang PPh Pasal 23

• PT Indo Aman mencatat Debit akun PPh Pasal 23 diterima dimuka

• CV Aman mencatat Kredit akun Utang PPh Pasal 23

• CV Aman mencatat Debit akun PPh Pasal 23 dibayar dimuka

PT Sejahtera menggunakan jasa dari CV Hanya Satu (belum ber-NPWP) untuk memperbaiki bangunan pabrik miliknya yang retak akibat gempa bumi. Nilai kontrak atas perbaikan tersebut Rp800.000.000. CV Hanya Satu merupakan perusahaan yang ruang lingkup usahanya bukan di bidang konstruksi. Pemotongan pajak oleh PT SeJahtera adalah.....

• PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp16.000.000

• PPh Final Pasal4 ayat (2) sebesar Rp32.000.000

• PPh Pasal 23 sebesar Rp16.000.000

• PPh Pasal 23 sebesar Rp32.000.000