Search Header Logo

QUIZ HUKUM PIDANA-CML

Authored by Lonna Yohanes Lengkong

Other

University

Used 5+ times

QUIZ HUKUM PIDANA-CML
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

40 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Hukum yang bersifat melarang atau memerintahkan sesuatu disertai dengan ancaman pidana, disebut?

Hukum Penitensier

Hukum Pidana Formiil

Hukum Pidana Materiil

Kriminologi

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Istilah lain dari hukum pidana formiil adalah?

hukum pidana materiil

hukum pidana positif

hukum acara pidana

KUHP

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 3 pts

pilihlah di bawah ini yang bukan hukum pidana khusus di luar undang-undang pidana?

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU Narkotika

UU Informasi dan Transaksi Elektronik

UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Sanksi pidana yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap perbuatan pelaku merupakan teori?

Relatif

Absolut

Gabungan

Kontemporer

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 3 pts

Hukum pidana di Indonesia mempunyai sejarah panjang. Berikut adalah rangkaian kronologis sejarah hukum pidana yang tepat yaitu:

Zaman VOC → Zaman Pendudukan Jepang → Zaman Hindia-Belanda → Zaman Kemerdekaan;

Zaman Hindia-Belanda → Zaman VOC → Zaman Pendudukan Jepang → Zaman Kemerdekaan;

Zaman VOC → Zaman Hindia-Belanda → Zaman Pendudukan Jepang → Zaman Kemerdekaan;

Zaman Hindia-Belanda → Zaman Pendudukan Jepang → Zaman VOC → Zaman Kemerdekaan.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 3 pts

pilihlah di bawah ini yang bukan hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana?

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Narkotika

UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 3 pts

Berdasarkan asas konkordansi (concordantie), menurut pasal 75 Regerings Reglement dan 131 Indische Staatsregeling, maka KUHP yang berlaku di Negeri Belanda harus diberlakukan juga di daerah jajahan seperti Hindia-Belanda dengan kebijakan:

Diberlakukan secara ketat;

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat;

Dipaksakan sesuai dengan keinginan Belanda;

a dan c benar.

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?