UTS H. PEMDA

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan...

• Pemerintahan

• Pemerintah

• Pemerintahan Daerah

• Daerah

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat disebut dengan...

• Urusan pemerintahan konkuren

• Urusan pemerintahan absolut

• Urusan pemerintahan khusus

• Urusan pemerintahan umum

HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DISEBUT DENGAN...

• Otonomi daerah

• Daerah otonom

• Otonomi

• Daerah khusus

JENIS OTOTNOMI YANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH SECARA TERPERINCI, PASTI DAN LIMITATIF/TERBATAS. BIASANYA DISERAHKAN MELALUI UU PEMBENTUKAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN DISEBUT DENGAN....

• Otonomi riil

• Otonomi formil

• Otonomi materil

• Otonomi formal

Di bawah ini yang tidak termasuk jenis-jenis otonomi adalah....

• Otonomi riil

• Otonomi nyata

• Otonomi formil

• Otonomi materil

Pengaturan terbaru tentang pemerintahan daerah di atur dalam undang-undang nomor....

• UU No. 9 Tahun 2015

• UU No. 23 Tahun 2014

• UU No. 32 Tahun 2004

• UU No. 22 Tahun 2009

Berikut ini yang tidak termasuk dalam Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah....

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

• Tugas pembantuan

• Sentralisasi

Pembentukan wilayah baru yang dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu pemekaran wilayah dan penggabungan wilayah disebut dengan...

• Pemekaran

• Pembentukan daerah

• Penggabungan

• Daerah

Salah satu bentuk pembentukan daerah dengan cara memecahkan satu wilayah menjadi beberapa wilayah yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi diartikan dengan...

• Pembentukan wilayah

• Penggabungan wilayah

• Semua benar

• Pemekaran wilayah

Berikut ini yang bukan merupakan alasan terjadinya pemekaran wilayah adalah

....

• Alasan historis

• Alasan keadilan

• Alasan kultural

• wilayah tidak lagi mampu melaksanakan otonominya