Ujian Kompetensi Field Staff - Kantah Pringsewu 2023

Nama Lengkap Anda Beserta Gelar (HURUF KAPITAL)

1. Prinsip kedaulatan rakyat merupakan salah satu dasar negara yang dianut di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat?

• A. Konsep politik yang mengakui kekuasaan berasal dari rakyat
• B. Konsep politik yang mengakui kekuasaan berasal dari elit politik
• C. Konsep politik yang mengakui kekuasaan berasal dari militer
• D. Konsep politik yang mengakui kekuasaan berasal dari agama
• E. Semua Pilihan Jawaban di Atas Benar

2. Salah satu cara mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut di Indonesia adalah melalui distribusi kekuasaan atau pembagian wewenang. Pembagian kekuasaan ini berarti kekuasaan ditempatkan pada beberapa instansi atau lembaga yang masih tetap terhubung satu sama lain dan dapat bekerja sama. Kerja sama dan koordinasi antarlembaga ini dapat terjadi di bagian-bagian yang terbagi tersebut. Pembagian kekuasaan atau distribusi kekuasaan di Indonesia merupakan salah satu implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini dilakukan dengan membagi kekuasaan ke dalam beberapa bagian yang masih terhubung satu sama lain dan memungkinkan terjadinya kerja sama dan koordinasi antarlembaga di dalamnya. Di Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan melalui distribusi kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini tidak memisahkan kekuasaan, tetapi justru membaginya ke dalam beberapa bagian yang masih bisa bekerja sama dan saling berkoordinasi di dalamnya. Secara fungsi, termasuk pembagian kekuasaan apakah Kedudukan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN di tingkat Kabupaten/ Kota?

• A. Horizontal di Tingkat Pusat
• B.Horizontal di Tingkat Daerah
• C. Diagonal
• D. Vertikal
• E. Badan Semi Otonom

3. Kewenangan Presiden Republik Indonesia diatur oleh Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, dan beberapa undang-undang lainnya. Beberapa kewenangan Presiden Republik Indonesia antara lain kewenangan eksekutif, kewenangan legislatif, dan kewenangan yudikatif. Kewenangan presiden di Indonesia juga mencakup tugas-tugas diplomatik dan hubungan internasional, seperti mengirimkan duta besar dan menjalin hubungan dengan negara lain. Presiden juga memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Apa keunikan kewenangan presiden Indonesia yang tidak dimiliki oleh sebagian besar negara lain?

• A. Kewenangan untuk membubarkan partai politik
• B. Kewenangan untuk mengesahkan anggaran negara
• C. Kewenangan untuk membentuk kabinet tanpa melibatkan partai politik
• D. Kewenangan untuk memberikan grasi atau pengampunan kepada koruptor
• E. Kewenangan presiden untuk membubarkan DPR

4. Pada suatu hari, seorang pengusaha bernama Mario menerima surat dari pihak pajak yang memberitahu bahwa ia terkena denda pajak sebesar 1 miliar rupiah. Mario sangat kesal dan stres karena ia merasa tidak salah dalam pembayaran pajaknya. Kemudian, Mario bertemu dengan seorang petugas pajak bernama Rapael yang menawarkan untuk mengurangi denda pajaknya dengan syarat ia harus memberikan uang sebesar 500 juta rupiah. Mario sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana gratifikasi pajak?

• A. Tindakan menolak membayar pajak secara penuh tanpa alasan yang jelas
• B. Tindakan meminta bantuan atau dukungan dari pejabat pajak untuk menyelesaikan masalah pajak
• C. Tindakan memberikan hadiah atau uang kepada pejabat pajak untuk memperoleh pengurangan pajak yang seharusnya dibayar
• D. Tindakan melaporkan kesalahan dalam pembayaran pajak untuk memperoleh pengurangan pajak
• E. Tindakan pengurusan pajak kepada orang lain untuk memudahkan pengurusan pajak

5. Amandemen dan interpretasi adalah suatu cara untuk memperbarui atau memodifikasi konstitusi negara Republik Indonesia. Apa perbedaan antara amandemen dan interpretasi terhadap UUD 1945?

• A. Amandemen merupakan proses merubah isi UUD 1945, sedangkan interpretasi merupakan proses menjelaskan arti dari isi UUD 1945
• B. Amandemen dapat dilakukan oleh DPR, sedangkan interpretasi hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
• C. Amandemen dapat dilakukan oleh Presiden, sedangkan interpretasi hanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
• D. Amandemen merupakan proses menyelaraskan UUD 1945 dengan kebijakan pemerintah, sedangkan interpretasi merupakan proses menyelaraskan UUD 1945 dengan kepentingan rakyat
• E. Amandemen merupakan proses merubah UUD 1945, sedangkan interpretasi dilakukan untuk merubah produk hukum selain UUD 1945

6. Negara kesatuan dan negara serikat adalah dua bentuk organisasi negara yang berbeda. Ciri utama yang membedakan antara negara kesatuan dengan negara serikat adalah…

• A. Sistem pemerintahan terpusat & satu wilayah administratif
• B. Negara kesatuan memiliki kepala negara yang dipilih rakyat
• C. Pemerintahaan Negara kesatuan bersifat demokratis
• D. Sistem pemerintahan terpusat dan satu wilayah administratif
• E. Adanya kedaulatan yang terbagi di antara pemerintah pusat dan daerah

7. Apa yang menjadi ciri utama dari hukum privat?

• A. Hukum yang bersifat khusus dan hanya mengatur hubungan antara individu dan negara
• B. Hukum yang diberlakukan oleh pemerintah dengan kekuasaan tertinggi
• C. Hukum yang bersifat umum dan terbuka untuk umum
• D. Hukum yang hanya mengatur hak dan kewajiban individu, tidak termasuk badan hukum
• E. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara terhadap individu

8. Mahkamah Agung memiliki beberapa kewenangan dalam sistem peradilan di Indonesia. Apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam bidang hukum pidana?

• A. Menetapkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang dianggap bersalah
• B. Memutuskan kasus pidana yang sedang disidangkan di pengadilan negeri
• C. Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana
• D. Membatalkan putusan pengadilan yang telah membebaskan terdakwa dari dakwaan pidana
• E. Menetapkan kebijakan dalam penegakan hukum

9. Apa yang dimaksud dengan kedudukan Presiden yang tidak dapat diganggu gugat?

• A. Presiden tidak boleh dipilih kembali setelah dua periode jabatan.
• B. Keputusan Presiden tidak dapat digugat atau dipertanyakan di depan pengadilan
• C. Presiden tidak dapat dijatuhi sanksi pidana oleh lembaga kehakiman
• D. Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi atau abolisi
• E. Memiliki kewenangan kekuasaan yang cukup luas