Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah bunyi dari pasal ...

• Pasal 9 ayat 1
• Pasal 8 ayat 2
• Pasal 11 ayat 8
• Pasal 6 ayat 1
• Pasal 7

Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh ...

• Presiden dengan persetujuan DPR
• DPR dengan persetujuan Presiden
• Presiden dengan persetujuan MPR
• MPR dengan persetujuan Presiden
• Presiden dengan persetujuan Menteri

Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang tercantum dalam pasal 6 ayat 3 diatur oleh ...

• peraturan Pemerintah
• Presiden
• Kapolri
• Menteri
• Mahkamah Agung

Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri terdapat dalam pasal ...

• Pasal 11 ayat 2
• Pasal 12 ayat 1
• Pasal 6 ayat 3
• Pasal 9 ayat 1
• Pasal 10 ayat 2

Jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan keputusan Kapolri disebut ...

• Penyidik dan penyidik pembantu
• Penyidik
• Pembantu
• Penyelidik
• Semua benar

Yang dimaksud 20 Hari hari kerja DPR-RI adalah ...

• Hari kerja di DPR-RI yang termasuk hari libur dan masa reses
• Hari kerja di DPR-RI yang tidak termasuk hari libur dan masa reses
• Hari kerja di DPR-RI yang termasuk hari libur
• Hari kerja di DPR-RI yang masa reses
• Hari kerja di DPR-RI

Suatu proses intern kepolisian negara Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di ...

• Lingkungan pemerintah daerah
• Lingkungan pemerintah pusat
• Lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia
• Lingkungan kerja pejabat kepolisian
• Lingkungan tempat tinggal anggota kepolisian

Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,2 dan 6 dalam pasal 11 diatur lebih lanjut dengan keputusan ...

• Presiden
• Kapolri
• Menteri
• DPR
• MPR

Kepolisian negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan ...

• Hukum pidana dan tata negara
• Hukum perdata dan tata negara
• Peraturan perundang-undangan
• Pancasila
• UUD 1945

Yang dimaksud dengan senjata tajam adalah ...

• Barang pusaka, senjata penikam
• Barang kuno, barang ajaib
• Senjata penikam, senjata penusuk, senjata tajam
• Senjata penusuk, barang kuno, barang pusaka
• Barang ajaib, senjata tajam, barang pusaka