KPU Provinsi menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan calon dalam Berita Acara Penetapan Calon Gubernur. KPU Provinsi menetapkan:

a. paling sedikit 2 (dua) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi

b. paling sedikit 3 (tiga) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi

c. paling sedikit 4 (empat) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi

d. paling sedikit 5 (lima) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi

e. paling sedikit 6 (enam) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi

Ketentuan pelaksanaan pengundian nomor urut Calon Gubernur adalah:

a. Pengundian nomor urut Calon Gubernur disaksikan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan calon perseorangan.

b. Nomor urut Calon Gubernur bersifat tetap dan sebagai dasar KPU Provinsi dalam pengadaan surat suara.

c. Calon yang telah ditetapkan diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.

d. Nomor urut Calon Gubernur bersifat tetap dan sebagai dasar KPU Provinsi dalam pengadaan surat suara dengan persetujuan Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan calon perseorangan

Warga Negara yang mempunyai hak pilih adalah

b. Warga negara Indonesia pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin

Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia harus memenuhi syarat:

a. Warga negara Indonesia pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin

c. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik

d. Mendapat rekomendasi dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau PPK

Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih dan telah memenuhi syarat, maka warga negara Indonesia tersebut:

a. dapat memilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutan suara

b. dapat memilih dengan mendapatkan persetujuan dari RT/RW

c. dapat memilih setelah berdomisili 5 tahun di daerah setempat

d. dapat memilih dengan rekomendasi dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau PPK

e. dapat memilih dengan persetujuan KPPS

Berikut adalah ketentuan pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih:

a. DP4 dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah, digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan

b. Daftar Pemilih yang telah disusun, oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih

c. Daftar Pemilih hasil pemutakhiran ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara

d. Daftar Pemilih Sementara diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman RT/RW atau sebutan lain oleh PPS, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.

Perbaikan DPS dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat

a. Perbaikan dilakukan oleh PPS

b. Perbaikan dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat berakhir.

c. Perbaikan dilakukan oleh PPK

d. Perbaikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat berakhir

Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki, ditetapkan dan diumumkan dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah ketentuan terkait hal tersebut:

b. Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.

c. Ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.

d. Ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara berakhir.

e. Ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan berakhir.

Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat:

d. 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan

a. 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan

b. 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan

c. 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan

e. 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan

Penduduk yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat mendaftarkan diri dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan:

a. Mendaftarkan dirisebagai Pemilih kepada PPS untuk dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan

b. Pendaftaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman Daftar Pemilih Sementara

c. Mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPK untuk dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan

d. Pendaftaran dilakukan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak pengumuman Daftar Pemilih Sementara

Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara:

a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk.

b. Penggunaan hak pilih hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk.

c. Sebelum menggunakan hak pilihnyaterlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

d. Penggunaan hak pilih penduduk dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS

Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain

a. Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.

b. PPS mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.

c. Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat Pemilihan yang baru

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

b. pertemuan tatap muka dan dialog;

c. debat publik/debat terbuka antarcalon;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

Berikut bentuk Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBN adalah

a. debat publik/debat terbuka antarcalon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum dan/atau pemasangan alat peraga

b. pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan/atau dialog, debat publik/debat terbuka antarcalon

c. pertemuan terbatas, debat publik/debat terbuka antarcalon dan/atau penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

d. pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye kepada umum dan/atau iklan media massa cetak dan media massa elektronik

e. pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dan/atau bentuk lainnya yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan

Penggunaan fasilitas umum dalam pelaksanaan kampanye dilakukan dengan:

a. Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatanpenggunaan fasilitas umumpada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

b. Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatanpenggunaan fasilitas umumpada Calon Gubernur, Calon Bupati dan/atau Walikota

c. Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatanpenggunaan fasilitas umumKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota

d. Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatanpenggunaan fasilitas umumpada Calon Gubernur, Calon Bupati dan/atau Walikota dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota

e. Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatanpenggunaan fasilitas umumpada Calon Gubernur, Calon Bupati dan/atau Walikota dengan persetujuan kepolisian

Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yangmenjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin:

b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat:

b. 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara

a. 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara

c. 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara

d. 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara

e. 1 (satu) hari setelah penetapan hasil pemilihan

Waktu pelaksanaan Kampanye adalah:

a. 3 (tiga) hari setelah penetapan calon pesertaPemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang

b. 1 (satu) hari setelah penetapan calon pesertaPemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang

c. 2 (dua) hari setelah penetapan calon pesertaPemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang

d. 3 (tiga) hari setelah penetapan calon pesertaPemilihan sampai dengan pemungutan suara berakhir

e. 2 (dua) hari setelah penetapan calon pesertaPemilihan sampai dengan pemungutan suara berakhir

Masa tenang berlangsung selama?

a. 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutansuara.

b. 5 (lima) hari sebelum hari pemungutansuara.

c. 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutansuara.

d. 1 (satu) hari setelah hari pemungutansuara.

e. 2 (dua) hari sebelum hari pemungutansuara.

Ketentuan pelaksanaan Debat publik/debat terbuka antarcalon adalah:

a. Dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

b. Disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik.

c. moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisiyang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.

d. materi debat adalah visi dan misi Calon Gubernur, CalonBupati, dan Calon Walikota

Dalam Kampanye dilarang kecuali:

e. membawa alat peraga kampanye

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, CalonGubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau PartaiPolitik;

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah,mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/ataukelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan ataumenganjurkan penggunaan kekerasan kepadaperseorangan, kelompok masyarakat dan/atau PartaiPolitik;

Berikut adalah Larangan dalam kampanye adalah kecuali:

a. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertibanumum;

b. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasanuntuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yangsah;

c. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

d. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah danPemerintah Daerah;

Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, dan anggota Tentara NasionalIndonesia; dan

c. Tokoh Masyarakat dan tokoh agama setempat

d. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkatDesa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan

Gubernur, Bupati, Walikota, dan pejabat negara lainnya dapat mengikuti kampanye dengan syarat:

a. mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. tidak dilarang mengikuti Kampanye

c. dapat mengikuti kampanye dengan tanpa izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. dapat mengikuti kampanye dengan izin KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota

berikut adalah pernyataan yang benar:

a. Pejabat negara yang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

b. Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.

c. Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

d. Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir

Dana Kampanye Calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:

a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan PartaiPolitik yang mengusulkan Calon; dan/atau

b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yangmeliputi sumbangan perseorangan dan/atau badanhukum swasta.

c. Sumbangan dari perusahaan asing; dan/atau

d. Sumbangan dari Lembaga swadaya asing

Sumbangan dana Kampanye dari badan hukum swasta paling banyak:

a. Rp500.000.000.00(lima ratus juta rupiah)

b. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

c. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

d. Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

e. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pemberi sumbangan dari perseorangan diatur dengan ketentuan:

a. harus mencantumkan identitas yang jelas

b. dapat menggunakan identitas orang lain

c. dapat tidak mencantumkan identitas

d. dapat memberikan sumbangan sesuai batasan jumlah dengan tidak mencantumkan identitas

e. dapat memberikan sumbangan sesuai dengan batasan jumlah dengan menggunakan identitas yang berbeda

Sumbangan dana Kampanye dari perseorangan paling banyak:

a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

c. Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

d. Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

e. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran dari?

a. Calon Gubernur kepada KPUProvinsi dan Calon Bupati/Calon Walikota kepada KPUKabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masaKampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masaKampanye berakhir.

b. Calon Gubernur kepada KPU Provinsi dan Calon Bupati/Calon Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) bulan sesudah masa Kampanye berakhir.

c. Calon Gubernur kepada Bawaslu Provinsi dan Calon Bupati/Calon Walikota kepada Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.

d. Calon Gubernur kepada Bawaslu Provinsi dan Calon Bupati/Calon Walikota kepada Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) bulan sesudah masa Kampanye berakhir.

e. Calon Gubernur kepada DPRD Provinsi dan Calon Bupati/Calon Walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota

Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk selanjutnya:

a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan dimaksud kepada kantor akuntan publik untuk diauditpaling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye.

b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan laporan dimaksud kepada publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye.

c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan dimaksud kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye.

d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan dimaksud kepada kantor akuntan publik untuk diaudit paling lambat 4 (empat) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye.

Waktu Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit adalah:

a. palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan diterima dari KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota.

b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan diterima dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

c. paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.

d. paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak laporan diterima dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

e. paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan diterima dari Panitia Uji Publik.

Waktu pengumuman Hasil audit laporan dana kampanye adalah:

d. paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dari panitia uji publik

a. paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantorakuntan publik.

b. paling lambat 3 (tiga) hari setelah audit selesai dilaksanakan oleh KAP.

c. lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota

e. secepatnya setelah diterima dari KAP

Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari kecuali:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadayamasyarakat asing dan warga negara asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelasidentitasnya;

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yangmengusulkan calon dan calon perseorangan yangmenerima sumbangan tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada:

a. KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) harisetelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkansumbangan tersebut kepada kas negara.

b. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) harisetelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkansumbangan tersebut kepada kas negara.

c. Kepolisian Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) harisetelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkansumbangan tersebut kepada kas negara.

d. KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada Bank Negara.

e. Kantor Akuntan Publik paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkansumbangan tersebut kepada kas negara.

Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, yang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari sumber-sumber yang dilarang dikenai sanksi berupa:

b. pembatalan calon yang diusulkan

d. diberikan sanksi yang ringan

Pembatalan sebagai calon dilakukan oleh:

c. KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota

d. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota

Perencanaan dan penetapan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh:

a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

e. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota

Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh:

a. Sekretaris KPU Provinsi dan sekretaris KPUKabupaten/Kota

d. Sekretaris Bawaslu Provinsi dan sekretaris Panwas Kabupaten/Kota

SIMULASI 10 Kuis

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan syarat:

a. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon

b. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai calon

c. mendapat persetujuan dari atasannya

d. mengundurkan diri dari jabatannya sejak mendaftarkan diri sebagai calon

e. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendapat persetujuan dari atasan

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Berikut adalah persyaratan untuk dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah

a. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

e. a, b, c, dan d benar

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat mencalonkan diri tetapi dengan syarat:

a. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota;

b. cuti pada saat kampanye

c. cuti sejak pendaftaran calon

d. mendapat persetujuan dari Presiden

e. mendapat dukungan dari masyarakat di wilayahnya

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Ketentuan pelaksanaan verifikasi dukungan calon perseorangan adalah kecuali:

a. Verifikasi dukungan calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dilakukan oleh KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS.

b. Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran calon dimulai.

c. Verifikasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

d. Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada calon.

e. Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada Pengawas Pemilu

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Ketentuan pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan calon oleh PPK adalah sebagai berikut:

a. verifikasi dan rekapitulasi dilakukan untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.

b. verifikasi dan rekapitulasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari

c. Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada calon.

d. salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi dipergunakan oleh calon dari perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan

e. a, b, c dan e benar

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Waktu untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon dan adanya informasi manipulasi dukungan adalah sebagai berikut:

a. paling lama 7 (tujuh) hari

b. paling lama 9 (sembilan) hari

c. paling lama 14 (empat belas) hari

d. paling lama 5 (lima) hari

e. paling lama 3 (tiga) hari

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan

a. menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Calon Gubernur.

b. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Calon Gubernur.

c. Hasil penelitian diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan

d. Hasil penelitian diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.

e. a, b, c, dan d benar

8.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Apabila hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka:

a. Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.

b. Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.

c. Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan tidak diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan

d. Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 12 (dua belas) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.

e. Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 9 (sembilan) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi

9.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Dalam hal Calon Gubernur yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, maka:

a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan Calon Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima

b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak diberi kesempatan untuk mengajukan Calon Gubernur pengganti

c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan Calon Gubernur pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima

d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak diberi kesempatan untuk mengajukan Calon Gubernur pengganti kecuali dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota

e. a, b, c dan d benar semua

10.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Ketetentuan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan Calon Gubernur dan memberitahukan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik

a. penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

b. Dalam hal hasil penelitian terhadap persyaratan perbaikan oleh KPU Provinsi dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan Calon Gubernur pengganti.

c. Dalam hal hasil penelitian menghasilkan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.

d. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) calon, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran Calon Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan.

e. a, b, c, dan d benar semua

SIMULASI 10

100 questions

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan syarat:

Berikut adalah persyaratan untuk dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah

Bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat mencalonkan diri tetapi dengan syarat:

Ketentuan pelaksanaan verifikasi dukungan calon perseorangan adalah kecuali:

Ketentuan pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan calon oleh PPK adalah sebagai berikut:

Waktu untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon dan adanya informasi manipulasi dukungan adalah sebagai berikut:

KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan

Apabila hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka:

Dalam hal Calon Gubernur yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, maka:

Ketetentuan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan Calon Gubernur dan memberitahukan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik

Create a free account and access millions of resources

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Education