SIMULASI 10

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan syarat:

• a. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon
• b. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai calon
• c. mendapat persetujuan dari atasannya
• d. mengundurkan diri dari jabatannya sejak mendaftarkan diri sebagai calon
• e. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendapat persetujuan dari atasan

Berikut adalah persyaratan untuk dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah

• a. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
• b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
• c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
• d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
• e. a, b, c, dan d benar

Bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat mencalonkan diri tetapi dengan syarat:

• a. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota;
• b. cuti pada saat kampanye
• c. cuti sejak pendaftaran calon
• d. mendapat persetujuan dari Presiden
• e. mendapat dukungan dari masyarakat di wilayahnya

Ketentuan pelaksanaan verifikasi dukungan calon perseorangan adalah kecuali:

• a. Verifikasi dukungan calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dilakukan oleh KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS.
• b. Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran calon dimulai.
• c. Verifikasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
• d. Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada calon.
• e. Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada Pengawas Pemilu

Ketentuan pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan calon oleh PPK adalah sebagai berikut:

• a. verifikasi dan rekapitulasi dilakukan untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
• b. verifikasi dan rekapitulasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari
• c. Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada calon.
• d. salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi dipergunakan oleh calon dari perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan
• e. a, b, c dan e benar

Waktu untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon dan adanya informasi manipulasi dukungan adalah sebagai berikut:

• a. paling lama 7 (tujuh) hari
• b. paling lama 9 (sembilan) hari
• c. paling lama 14 (empat belas) hari
• d. paling lama 5 (lima) hari
• e. paling lama 3 (tiga) hari

KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan

• a. menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Calon Gubernur.
• b. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Calon Gubernur.
• c. Hasil penelitian diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan
• d. Hasil penelitian diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
• e. a, b, c, dan d benar

Apabila hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka:

• a. Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.
• b. Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.
• c. Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan tidak diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan
• d. Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 12 (dua belas) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.
• e. Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 9 (sembilan) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi

Dalam hal Calon Gubernur yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, maka:

• a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan Calon Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima
• b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak diberi kesempatan untuk mengajukan Calon Gubernur pengganti
• c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan Calon Gubernur pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima
• d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak diberi kesempatan untuk mengajukan Calon Gubernur pengganti kecuali dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota
• e. a, b, c dan d benar semua

Ketetentuan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan Calon Gubernur dan memberitahukan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik

• a. penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.
• b. Dalam hal hasil penelitian terhadap persyaratan perbaikan oleh KPU Provinsi dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan Calon Gubernur pengganti.
• c. Dalam hal hasil penelitian menghasilkan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
• d. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) calon, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran Calon Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan.
• e. a, b, c, dan d benar semua