SIMULASI 012

Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya...dari jumlah penduduk

• a. 10%
• b. 8,5%
• c. 7,5%
• d. 6,5%
• e. 6%

Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk.

• a. 10%
• b. 8,5%
• c. 7,5%
• d. 6,5%
• e. 6%

orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan ialah

• a. Warga Negara Indonesia yang menginginkan pemilihan dilaksanakan secara demokratis
• b. WNI yang mempunyai hak pilih, Partai Politik, dan/atau Peserta Pemilihan
• c. WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilihan
• d. WNI yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilihan, dan/atau Peserta Pemilihan
• e. WNI yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilihan, dan/atau Tim pemenangan Paslon

tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan merupakan pengertian dari

• a. Tindakan Pemilihan
• b. Perbuatan Melawan Hukum Pemilihan
• c. Sengketa Proses Pemilihan
• d. Kebiasaan dalam Pemilihan
• e. Pelanggaran Pemilihan

pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan merupakan Pengertian dari....

• a. Pelanggaran tindak Pidana Penyelenggara Pemilihan
• b. Pelanggaran Administratif Penyelenggara Pemilihan
• c. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
• d. Pelanggaran Hukum Lainnya Penyelenggara Pemilihan
• e. Pelanggaran Biasa Penyelenggara Pemilihan

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan merupakan pengertian dari

• a. Pelanggaran Prosedur Pemilihan
• b. Pelanggaran Mekanisme Pemilihan
• c. Pelanggaran Administrasi Pemilihan
• d. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
• e. Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan

tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota merupakan pengertian

• a. Tindak Pidana Pemilu
• b. Tindak Pidana Pemilihan
• c. Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Pemilihan
• d. Tindak Perdata Pemilihan
• e. Tindakan Proses Pemilihan

Pengawas TPS dibentuk … hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan …hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan

• a. 31. 31
• b. 23. 14
• c. 21. 7
• d. 23. 7
• e. 25. 9

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan mengusulkan Pasangan Calon hanya dapat mengusulkan

• a. 1 (satu) Calon Gubernur.
• b. 1 (satu) Calon Wakil Gubernur.
• c. 2 (Dua) pasangan calon.
• d. 1 (satu) pasangan calon.
• e. Sesuai dengan Kesepakatan Koalisi Partai

Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada

• a. KPU
• b. Pansel
• c. Pihak Yang berwenang
• d. KPU Kota / Kabupaten terdekat
• e. KPU Provinsi