Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan mengusulkan Pasangan Calon hanya dapat mengusulkan

b. 1 (satu) Calon Wakil Gubernur.

e. Sesuai dengan Kesepakatan Koalisi Partai

Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada

d. KPU Kota / Kabupaten terdekat

Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada

b. KPU Kabupaten / Kota Atas Mandat dari KPU Provinsi

Dalam hal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dari pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi maka…

b. pasangan calon dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

a. pasangan calon dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

c. KPU Membuatkan Berita Acara Pengunduran diri pasangan calon

d. Diserahkan kepada Partai atau gabungan partai Pengusung

e. Pasangan Calon tidak lagi sebagai pasangan Calon dalam Pemilihan

Dalam hal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota maka...,

a. pasangan calon dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

b. pasangan calon dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

c. KPU Membuatkan Berita Acara Pengunduran diri pasangan calon

d. Diserahkan kepada Partai atau gabungan partai Pengusung

e. Pasangan Calon tidak lagi sebagai pasangan Calon dalam Pemilihan

Warga negara yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah, kecuali

a. Penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia

b. Warga Negara Indonesia berusia 17 Tahun yang terdaftar dalam Pemilihan.

c. Telah / Pernah Kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

d. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya

e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat … dan denda paling sedikit …

a. 24 bulan dan denda Rp. 24.000.000,00

b. 72 bulan dan denda Rp. 72.000.000,00

c. 12 Bulan dan denda Rp. 12.000.000,00

d. 6 Bulan dan Denda Rp. 6.000.000,00

e. Diatas 5 Tahun dan denda 300.000

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama … dan denda paling Banyak…

b. 72 bulan dan denda Rp. 72.000.000,00

a. 24 bulan dan denda Rp. 24.000.000,00

c. 12 Bulan dan denda Rp. 12.000.000,00

d. 6 Bulan dan Denda Rp. 6.000.000,00

e. Diatas 5 Tahun dan denda 300.000

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat … dan denda paling sedikit …

a. 36 bulan dan denda Rp36.000.000,00

b. 26 bulan dan denda Rp26.000.000,00

c. 46 bulan dan denda Rp46.000.000,00

d. 24 bulan dan denda Rp24.000.000,00

e. 108 bulan dan denda Rp 108.000.000,00

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling Lama… dan denda paling Banyak…

e. 108 bulan dan denda Rp 108.000.000,00

a. 36 bulan dan denda Rp36.000.000,00

b. 26 bulan dan denda Rp26.000.000,00

c. 46 bulan dan denda Rp46.000.000,00

d. 24 bulan dan denda Rp24.000.000,00

Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat … dan denda paling sedikit …

a. 36 bulan dan denda Rp36.000.000,00

b. 26 bulan dan denda Rp26.000.000,00

c. 46 bulan dan denda Rp46.000.000,00

d. 24 bulan dan denda Rp24.000.000,00

e. 72 bulan dan denda Rp 72.000.000,00

Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling Lama … dan denda paling Banyak…

e. 72 bulan dan denda Rp 72.000.000,00

a. 36 bulan dan denda Rp36.000.000,00

b. 26 bulan dan denda Rp26.000.000,00

c. 46 bulan dan denda Rp46.000.000,00

d. 24 bulan dan denda Rp24.000.000,00

Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat… dan denda paling sedikit…

a. 36 bulan dan denda Rp36.000.000,00

b. 26 bulan dan denda Rp26.000.000,00

c. 46 bulan dan denda Rp46.000.000,00

d. 24 bulan dan denda Rp24.000.000,00

e. 72 bulan dan denda Rp 72.000.000,00

Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling Lama … dan denda paling Banyak…

c. 144 bulan dan denda Rp 144.000.000,00

a. 36 bulan dan denda Rp36.000.000,00

b. 26 bulan dan denda Rp26.000.000,00

d. 24 bulan dan denda Rp24.000.000,00

e. 72 bulan dan denda Rp 72.000.000,00

Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat … dan denda paling Sedikit …

a. 48 bulan dan denda Rp48.000.000,00

b. 144 bulan dan denda Rp144.000.000,00

c. 24 bulan dan denda Rp24.000.000,00

d. 72 bulan dan denda Rp 72.000.000,00

e. 36 bulan dan denda Rp36.000.000,00

perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan merupakan pengertian …

b. Perselisihan Hasil Pemilihan

c. Perselisihan Proses Pemilihan

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi ialah

c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon

Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh …

a. Menteri yang ditunjuk oleh Presiden

c. Panglima TNI Atas Nama Presiden

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di …

a. ibu kota Provinsi yang bersangkutan

b. Rumah Jabatan Gubernur yang bersangkutan

c. Ibu Kota Bupati dan wakil Bupati yang bersangkutan

d. Kantor DPRD Kabupaten / Kota

e. Sesuai dengan keinginan Gubernur

Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh …

c. Ketua Pengadilan Tinggi Negeri

e. Kepala Dinas yang membidangi Pemerintahan

Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka

a. Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

b. Pelantikan diambil alih oleh presiden

c. DPRD Provinsi mengambil alih pelantikan sebagai perwakilan rakyat

d. DPRD Kabupaten / Kota Mengambil alih kewenangan pelantikan

Dalam hal calon Bupati / Walikota dan / atau calon Wakil Bupati / Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, maka yang bersangkutan

d. tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

a. tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota,

c. Tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga digantikan oleh peserta pemilihan pemenang suara terbanyak kedua sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

e. tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan tetap sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis disebut sebagai …

d. Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pada tahun 2O2O, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus (COVID-I9) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus (COVID-19) sebagai bencana nasional diambil kebijakan dan Langkah-langkah baik di tingkat pusat maupun daerah. agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan …

C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

B. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O2O

D. Pemilihan tetap dilaksanakan dengan segala akibatnya

Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap …

e. penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti

a. Penyelenggaraan Awal pemilihan

b. Penyelenggaraan yang di setujui peserta pemilihan

Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk …

a. seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan

b. Sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan

c. Sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang terganggu

d. seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum

e. tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dianggap mengganggu

Untuk menjadi pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lembaga pemantau mendaftarkan kepada …

e. KPU Provinsi dengan tembusan Bawaslu Provinsi

Untuk menjadi pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota lembaga pemantau mendaftarkan kepada …

e. KPU Kabupaten / Kota dengan tembusan Bawaslu Kabupaten / Kota

dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan, Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh…

d. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK

b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPS

c. KPU Kabupaten/Kota atas usul Peserta Pemilihan

e. KPU Kabupaten/Kota atas usul Pemerintah Setempat

dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota, Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh…

c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten / Kota

b. KPU Provinsi atas usul Peserta Pemilihan

d. KPU Provinsi atas usul Bupati / Walikota

e. KPU Provinsi atas usul Pemilih diwilayah Kabupaten / Kota Yang berangkutan

setelah pelantikan pasangan Calon terpilih, Lembaga pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kepada…

a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

d. Masyarakat melalui Konferensi pers

SIMULASI 012

Authored by Muhammad Yunus

Education

University

Used 2+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View
Student View

59 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya...dari jumlah penduduk

a. 10%

b. 8,5%

c. 7,5%

d. 6,5%

e. 6%

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk.

a. 10%

b. 8,5%

c. 7,5%

d. 6,5%

e. 6%

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan ialah

a. Warga Negara Indonesia yang menginginkan pemilihan dilaksanakan secara demokratis

b. WNI yang mempunyai hak pilih, Partai Politik, dan/atau Peserta Pemilihan

c. WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilihan

d. WNI yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilihan, dan/atau Peserta Pemilihan

e. WNI yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilihan, dan/atau Tim pemenangan Paslon

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan merupakan pengertian dari

a. Tindakan Pemilihan

b. Perbuatan Melawan Hukum Pemilihan

c. Sengketa Proses Pemilihan

d. Kebiasaan dalam Pemilihan

e. Pelanggaran Pemilihan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan merupakan Pengertian dari....

a. Pelanggaran tindak Pidana Penyelenggara Pemilihan

b. Pelanggaran Administratif Penyelenggara Pemilihan

c. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

d. Pelanggaran Hukum Lainnya Penyelenggara Pemilihan

e. Pelanggaran Biasa Penyelenggara Pemilihan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan merupakan pengertian dari

a. Pelanggaran Prosedur Pemilihan

b. Pelanggaran Mekanisme Pemilihan

c. Pelanggaran Administrasi Pemilihan

d. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

e. Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota merupakan pengertian

a. Tindak Pidana Pemilu

b. Tindak Pidana Pemilihan

c. Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Pemilihan

d. Tindak Perdata Pemilihan

e. Tindakan Proses Pemilihan

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

63 questions

KUP Dasar 2023

Quiz

•

University

60 questions

CERDAS CERMAT MA AL KARIMI 2025

Quiz

•

12th Grade - University

58 questions

watak wanita SS set 5 No. 2

Quiz

•

University

60 questions

PEP TEST 2

Quiz

•

University

60 questions

Penilaian Kerja Pegawai

Quiz

•

University

60 questions

Quiz tentang Akidah dalam Islam

Quiz

•

University

Popular Resources on Wayground

6 questions

PRIDE Always and Everywhere

Presentation

•

12th Grade

20 questions

Lab Safety Quiz

Quiz

•

6th Grade

26 questions

KOR Review Kahoot Questions

Quiz

•

8th Grade

21 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

6th Grade

12 questions

Unit Zero lesson 2 cafeteria

Presentation

•

9th - 12th Grade

20 questions

Parts of Speech

Quiz

•

5th Grade

10 questions

Riddles Riddles fun Riddles

Quiz

•

6th - 12th Grade

16 questions

Subject & Predicate

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Education

10 questions

Soup, Salad, or Sandwich?

Quiz

•

1st Grade - Professio...

20 questions

Disney Trivia

Quiz

•

University

8 questions

Extracted Quiz

Quiz

•

University

23 questions

Subject Verb Agreement

Quiz

•

9th Grade - University

67 questions

Unit 3 Random Questions

Quiz

•

11th Grade - University

64 questions

USHC 4 Key Terms 22-23

Quiz

•

11th Grade - University

12 questions

This or That...

Quiz

•

1st Grade - University

25 questions

Comma CFA

Quiz

•

6th Grade - University

SIMULASI 012

Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya...dari jumlah penduduk

orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan ialah

tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan merupakan pengertian dari

pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan merupakan Pengertian dari....

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan merupakan pengertian dari

tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota merupakan pengertian

Pengawas TPS dibentuk … hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan …hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan mengusulkan Pasangan Calon hanya dapat mengusulkan

Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Education