QUIZ CERDAS CERMAT SDG's - C

Bagaimana keterlibatan sektor swasta dapat memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan SDG 17, dan sebutkan satu contoh konkretnya

• A. Sektor swasta tidak memiliki dampak pada pencapaian SDG 17.

• B. Sektor swasta dapat membantu memobilisasi sumber daya finansial, teknologi, dan inovasi, serta berpartisipasi dalam kemitraan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Contoh: Keterlibatan perusahaan teknologi dalam proyek penyediaan akses internet di daerah terpencil

• C. Peran sektor swasta hanya terbatas pada sektor ekonomi.

• D. Keterlibatan sektor swasta hanya relevan untuk SDG 8 (Decent Work and Economic Growth)

Mengapa monitoring dan pelaporan progres (monitoring and reporting) dianggap kunci dalam pencapaian SDGs, dan berikan contoh bagaimana hasil monitoring dapat memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat global?

• A. Monitoring dan pelaporan progres membantu memahami dampak dari tindakan dan kebijakan yang diimplementasikan, memungkinkan pembuat keputusan untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah tersebut. Contohnya, laporan progres SDGs dapat membentuk dasar kebijakan global dan mendukung alokasi sumber daya yang lebih efektif.

• B. Monitoring dan pelaporan hanya penting di tingkat nasional.

• C. Monitoring dan pelaporan progres tidak memberikan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan.

• D. Monitoring dan pelaporan progres tidak berdampak pada tujuan pembangunan berkelanjutan

Apa yang dimaksud dengan teknologi transfer dalam konteks SDG 17, dan bagaimana transfer teknologi dapat membantu negara berkembang mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan?

• A. Teknologi transfer hanya berfokus pada sektor teknologi informasi.

• B. Teknologi transfer tidak berdampak pada SDG 17.

• C. Teknologi transfer hanya relevan untuk negara maju.

• D. Teknologi transfer mencakup pengembangan dan penyebaran teknologi dari negara maju ke negara berkembang, membantu negara-negara tersebut meningkatkan kapasitas mereka dalam berbagai sektor seperti energi terbarukan dan kesehatan. Hal ini dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempercepat inovasi dan pemecahan masalah.

Apa peran sektor swasta dalam mencapai SDGs, dan bagaimana praktik bisnis berkelanjutan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan?

• A. Sektor swasta tidak memiliki peran dalam pencapaian SDGs.

• B. Peran sektor swasta hanya terbatas pada pencapaian SDG 8 (Decent Work and Economic Growth)

• C. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui inovasi, investasi berkelanjutan, dan pembangunan bisnis yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Praktik bisnis berkelanjutan dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan, contohnya, melalui kebijakan lingkungan dan program tanggung jawab sosial perusahaan.

• D. Sektor swasta tidak memiliki keterlibatan dalam isu-isu pembangunan berkelanjutan

Mengapa kemitraan global dianggap kunci untuk mencapai SDGs, dan berikan contoh konkret bagaimana kemitraan dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan?

• A. Kemitraan global penting karena memobilisasi sumber daya, teknologi, dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, aliansi antara lembaga pemerintah, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim

• B. Kemitraan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi negara maju.

• C. Kemitraan global tidak diperlukan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

• D. Kemitraan global tidak berpengaruh pada pencapaian SDGs.

Mengapa peningkatan akses terhadap keadilan dan layanan hukum dianggap penting untuk mencapai SDG 16?

• A. Peningkatan akses terhadap keadilan hanya diperlukan untuk kepentingan individu

• B. Peningkatan akses terhadap keadilan hanya berkaitan dengan kebijakan hukum nasional.

• C. Akses terhadap keadilan dan layanan hukum memberikan dasar untuk masyarakat yang adil dan setara, dan dapat mengurangi ketidaksetaraan dan konflik sosial.

• D. Hal itu tidak berpengaruh pada tujuan SDG 16.

Bagaimana tata kelola yang baik dapat mendukung pencapaian keadilan dan perdamaian?

• A. Tata kelola yang baik hanya berhubungan dengan urusan pemerintah dan tidak memengaruhi keadilan dan perdamaian.

• B. Melalui aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga dan mendukung proses perdamaian.

• C. Tata kelola yang baik hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan.

• D. Hal itu tidak memiliki kaitan dengan menciptakan keadilan dan perdamaian.

Apa yang dimaksud dengan kejahatan transnasional, dan mengapa kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi fenomena ini?

• A. Kejahatan transnasional hanya terjadi di tingkat nasional.

• B. Ini mencakup kejahatan seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Kerja sama internasional diperlukan karena kejahatan ini melibatkan beberapa negara dan melintasi batas wilayah

• C. Kejahatan transnasional tidak memiliki dampak signifikan pada stabilitas global.

• D. Kerja sama internasional tidak diperlukan dalam penanggulangan kejahatan transnasional

Apa peran perempuan dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan, dan bagaimana diskriminasi gender dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut?

• A. Peran perempuan tidak signifikan dalam konteks perdamaian dan keamanan.

• B. Perempuan dapat membawa perspektif unik dan mempromosikan inklusivitas, sementara diskriminasi gender dapat membatasi partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan.

• C. Diskriminasi gender tidak memiliki dampak pada upaya perdamaian dan keamanan

• D. Peran perempuan hanya terbatas pada peran sebagai korban dalam konflik.

Bagaimana ketidaksetaraan dalam sistem hukum dapat menjadi hambatan untuk mencapai keadilan dan perdamaian?

• A. Ketidaksetaraan hanya memengaruhi pemberian hukuman.

• B. Hal itu dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan meningkatkan ketegangan sosial.

• C. Ketidaksetaraan tidak memiliki dampak pada keadilan dan perdamaian.

• D. Hal itu hanya berpengaruh pada kebijakan keamanan nasional