Soal Latihan 2 KPU

Pada pelaksanaan Pilkada 2024, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK,wajib ditandatangani oleh :

• Seluruh petugas PPS dan PPK
• Ketua PPS dan Ketua PPK
• Ketua PPK dan seluruh anggota dan saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
• Paling sedikit 4 (empat) orang anggota PPK dan calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
• Paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan

Pada pelaksanaan Pilkada 2024, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK,wajib ditandatangani oleh :

• Seluruh petugas PPS dan PPK
• Ketua PPS dan Ketua PPK
• Ketua PPK dan seluruh anggota dan saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
• Paling sedikit 4 (empat) orang anggota PPK dan calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
• Paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan

  KPU Kabupaten Kota menetapkan pleno untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam waktu paling lama :

• Kurang dari 24 jam
• 1 hari
• 2 hari
• 3 hari
• 4 hari

  KPU Kabupaten Kota melakukan pengawasan internal terhadap anggota PPK, PPS dan KPPS, pengawasan internal tersebut dilakukan terhadap dugaan?

• Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah janji, dan atau pakta integritas
• Kode Etik, Kode Perilaku, sikap dan atau integritas
• Kode Sikap, Tugas, Wewenang dan atau Tata Kerja
• Tata Kerja, Standar Operasional dan atau Administrasi
• Semua benar

    Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah, penetapan pasangan calon dilaksanakan pada :

• 20 September 2024
• 21 September 2024
• 22 September 2024
• 23 September 2024
• 24 September 2024

    Dalam menjalankan tugasnya, Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggungjawab kepada :

• Rapat Rutin
• Rapat Pleno
• KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
• Eksekutif, dalam hal ini Presiden, Gubernur dan Bupati Walikota
• Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota

    Sesuai peraturan perundangan PPK berkewajiban kecuali,

• Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan
• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan
• Memutuskan dan melaporkan hasil pengawasan Pemilihan di tingkat kecamatan kepada pemerintah daerah
• Membantu KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap
• Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    Dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dalam hal ini dibantu oleh :

• Pantarlih
• Pantarlih dan PPS
• Pantarlih, PPS, dan PPK
• Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
• Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu

Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah :

• Akurasi data penduduk
• Pelibatan RT
• Akurasi data pemilih
• Pelibatan RW
• Pelibatan tokoh masyarakat

    Dalam hubungan yang sifatnya hierarkis antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, maka :

• KPU mengoordinir sekaligus KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota
• KPU harus minta persetujuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam membuat Keputusan
• KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota
• KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota juga masing-masing menyusun dan menetapkan pedoman teknis.
• KPU mengkoordinir KPU Provinsi, dan KPU Provinsi mengkoordinir KPU Kabupaten Kota