Berikutyangbukanmerupakantujuandaripemiluluberdanjurdiladalah:

e.Efisiensibiayapenyelenggaraan

Contoh yang paling tepat untuk mengimplementasikan praktik sekretariat penyelenggara independen adalah:

Memandang sama dan memperlakukan adil bagi semua peserta

Makan bersama dengan peserta pemilu

Memberikan kemudahan kepada calon anggota DPRD yang memiliki afiliasi yang sama dengan penyelenggara

Bebas dari tekanan terkecuali memungkinkan untuk bekerjasama

Menurut ACE Electoral Knowledge ada dua prinsip dasar pendaftaran pemilih yang harus dipenuhi, yakni standar demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Apa yang dimaksud dengan standar demokrasi?

Semua penduduk yang harus menjadi hak pilih

Pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya perlu difasilitasi masuk kedalam daftar pemilih

Proses dalam proses pendaftaran pemilih haruslah mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat

Hanya penduduk yang terintegrasi yang berhak menggunakan hak suaranya

Penyusunan daftar pemilih harus berdasarkan pada prinsip komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir

Untuk dapat dipromosi pada jabatan yang lebih tinggi, seorang staf dapat saja menyuap atasan terkecuali:

Pertanyaan di atas adalah salah

Menambahataumengurangijumlah,angkaatauvolumedaridatayangsebenarnyamerupakan hal:

b.Tindakanyangdapatdibenarkandalamkeadaantertentu

Kelembagaan penyelenggara bersifat independen berarti:

Tidak merupakan subordinat dari lembaga apapun

Merupakan subordinat dari kementerian dalam negeri

Merupakan bagian dari hirarki struktural lembaga yudikatif

Dibawah kendali dari DPR RI yang memilih penyelenggara di tingkat pusat

Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Definisi demokrasi dari Abraham Lincoln

Definisi demokrasi dari George Washington

Definisi demokrasi dari Hillary Clinton

Definisi demokrasi dari George Harrison

Definisi demokrasi dari Barack Hossein Obama

Pasal 555 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi:

Dalam hal penyelenggara pemilu melakukan tindak pidana pemilu, pidana yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam undang-undang ini

Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, Sekretaris Jenderal KPU melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali

Apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, Sekretaris Jenderal Bawaslu melaksanakan tahapan pengawasan untuk sementara waktu sampai dengan Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya kembali

Apabila terjadi hal yang mengakibatkan DKPP tidak dapat melaksanakan tahapan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, Sekretaris DKPP melaksanakan penanganan pelanggaran kode etik untuk sementara waktu sampai dengan DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali

Masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terpilih sebelum berlakunya Undang-Undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun.

Sebelum melakukan penilaian risiko, KPU perlu melakukan:

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dapat menimbulkan risiko, serta mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi

Inventarisasi permasalahan yang muncul

Membuat perencanaan dan indikator-indikator pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan

Menjalankan suatu program, dan menilai risikonya

Perhatikan kasus berikut: Pada Pemilihan 2018 yang lalu terdapat seorang calon kepala daerah yang ternyata tercatat sebagai WNA Amerika Serikat. Terhadap kasus di atas, bagaimana menurut anda?

Pilkada dibatalkan dan calon tidak boleh mendaftar

Pilkada boleh diikuti oleh warga Negara lain

Hasil pilkada tetap sah karena yang salah adalah KPU

Pilkada nyadiulang, tetapi calon bisa mendaftar lagi

Pilkada tetap disahkan karena murni kesalahan KPU

Berikut yang bukan merupakan prinsip dari seorang ASN adalah:

Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik

Seorang calon kepala daerah diusulkan oleh pengurus A. Ternyata pengurus B yang mengaku dari partai yang sama mengusulkan calon kepala daerah yang lain. Apa yang harus dilakukan?

KPU menerima pencalonan kepala daerah yang diusulkan pengurus partai yang disahkan oleh Kemenkumham atas dasar usulan Mahkamah Partai

KPU menolak pencalonan kepala daerah yang diusulkan pengurus A

KPU menolak pencalonan kepala daerah yang diusulkan pengurus B

KPU menerima pencalonan kepala daerah yang diusulkan pengurus A

KPU menerima pencalonan kepala daerah yang diusulkan pengurus B

Suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk tujuan kepentingan rakyat sendiri.

Pengertian pemerintahan demokrasi

ApayangmenjaditujuandibuatnyaSistemPengendalianInternal:

a.Memastikantujuanorganisasitercapatisesuaivisidanmisiyangtelahditetapkan

b.Memberikankeyakinanyangmemadaibahwakegiatantelahdilaksanakansesuaidengan tolakukuryangtelahditetapkan

c.Menjadibagianintegraldarikegiataninstansipemerintah

d.Memeliharalingkunganpengendalianyangmenimbulkanperilakupositifdankondusif

Dalam khazanah konsep Pemilu dikenal adanya pemangku kepentingan primer dan pemangku kepentingan sekunder. Berikut manakah pernyataan yang benar?

KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah pemangku kepentingan primer bagi lembaga penyelenggara pemilu

KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah pemangku kepentingan sekunder bagi lembaga penyelenggara pemilu

KPU dan DKPP adalah pemangku kepentingan sekunder bagi lembaga penyelenggara pemilu

Bawaslu dan DKPP adalah pemangku kepentingan sekunder bagi lembaga penyelenggara pemilu

DKPP adalah pemangku kepentingan sekunder bagi lembaga penyelenggara pemilu

SeorangpegawaiKPUdituntutuntukmampuberperandenganbaiksebagaiASNdan PenyelenggaraPemiludenganmencerminkansikap:

d.Bebas,eksperimental,danmandiri

Sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah:

Sengketa kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu

Actorpenyelenggarapemiluyangbersifatindependenberarti:

c.Tidakdapatdiintervensinamununtukhal-haltertentubisabekerjasamadenganpeserta pemilu

a.Bukanmerupakanunsurdarianggotakekuatanpolitiktertentu

b.Dapatberasaldaripartaipolitiknamunyangtidaklolosparliamentthreshold

Berikut adalah dampak dari Pemungutan Suara Ulang (PSU) kecuali:

Berkembangnya informasi kepada publik

Menurunnya kepercayaan kepada penyelenggara

Sistem pemilu masih terdapat kelemahan

Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

Berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian

Masing-masing tingkatan memiliki otoritas yang berbeda

Bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan Pemerintah Daerah

Bertindak sesuai dengan visi misi Kepala Daerah

Bekerja sesuai dengan tugas yang dibebankan

Berikut yang bukan kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara adalah:

Tidak mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain

Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan

Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain

Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

SalahsatutugasKPUKabupaten/KotamenurutUndang-UndangNomor7Tahun2017tentang Pemiluadalah:

c.MelaksanakansemuatahapanpenyelenggaraanPemiludengantepatwaktu

a.Menjabarkanprogramdanmelaksanakananggaran

b.MembentukPPK,PPSdanKPPSdalamwilayahkerjanya

d.Memperlakukanpesertapemilusecaraadildansetara

e.Melaporkanpertanggungjawabanpenggunaananggaransesuaidenganketentuan perundang-undangan

Menurut ACE Electoral Knowledge, apa yang dimaksud dengan standar kemanfaatan teknis?

Proses dalam proses pendaftaran pemilih haruslah mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat

Penyusunan daftar pemilih harus berdasarkan pada prinsip komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir

Pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya perlu difasilitasi masuk kedalam daftar pemilih

Semua penduduk yang harus menjadi hak pilih

Hanya penduduk yang terintegrasi yang berhak menggunakan hak suaranya

Berdasarkan regulasi tentang Disiplin PNS, yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin PNS adalah:

Setiap perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan dalam maupun diluar jam kerja

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan dalam maupun diluar jam kerja

Setiap ucapan dan perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan dalam jam kerja

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan dalam maupun diluar kantor

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, yang dilakukan pada jam kerja atau bukan jam kerja baik di dalam maupun diluar kantor

Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terdiri dari:

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai

Penjatuhan hukuman disiplin dan penilaian prestasi kerja

Pemungutan Ulang Suara (PSU) seringkali terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Beberapa pernyataan di bawah ini berkaitan dengan PSU yang sering terjadi. Pernyataan mana yang paling sesuai:

Terjadi suatu bencana alam dan/atau kerusuhan

Ketua KPPS membuka kotak suara pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pemilih sudah sesuai dengan daftar pemilih

Semua pemilih telah menerima surat undangan dari KPPS

LembagaPenyelengaraPemiludiAcehdiatursecarakhususdalam:

a.Undang-UndangNomor10Tahun2006

b.Undang-UndangNomor11Tahun2006

c.Undang-UndangNomor12Tahun2006

d.Undang-UndangNomor13Tahun2006

e.Undang-UndangNomor14Tahun2006

DalampemiluAnggotaDPDyangmenjadisyaratdalampencalonanadalah:

b.Mendapatkandukunganminimaldaripemilihdidapilyangbersangkutanmulaidari Provinsidenganjumlahpendudukpalingsedikit1jutaorangharusmendapatkan dukunganpalingsedikit1000pemilih,sampaiProvinsidenganjumlahpendudukpaling bany15jutaorangharusmendapatkandukunganpalingsedikit5ribupemilih

a.Mendapatkandukunganminimaldaripemilihdidapilyangbersangkutanmulaidari Provinsidenganjumlahpendudukpalingsedikit1jutaorangharusmendapatkan dukunganpalingsedikit500pemilih,sampaiProvinsidenganjumlahpendudukpaling bany15jutaorangharusmendapatkandukunganpalingsedikit5ribupemilih

c.Mendapatkandukunganminimaldaripemilihdidapilyangbersangkutanmulaidari Provinsidenganjumlahpendudukpalingsedikit5jutaorangharusmendapatkan dukunganpalingsedikit1000pemilih,sampaiProvinside

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk untuk:

Membantu kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

Memfasilitasi tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

Mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

Melaksanakan kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

Mewujudkan kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dan kampanye, kecuali?

Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu

Mencegah pembelian nominasi, pencalonan calon dan pengaruh kontributor/kel

Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali:

Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan

Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya

Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dan kampanye, kecuali:

Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dan kampanye

Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu

Mencegah pembelian nominasi, pencalonan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon

Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan

Sistem pengendalian merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi di lingkungan:

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara....

Demokratis melalui mekanisme internal partai politik

Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nandang ok

Authored by Dzakir Faqih Algani

Other

1st Grade

Used 1+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

71 questions

Show all answers

OPEN ENDED QUESTION

3 mins • 1 pt

Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah?

Evaluate responses using AI:

OFF

OPEN ENDED QUESTION

3 mins • 1 pt

Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah?

Evaluate responses using AI:

OFF

OPEN ENDED QUESTION

3 mins • 1 pt

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...

Evaluate responses using AI:

OFF

OPEN ENDED QUESTION

3 mins • 1 pt

Pada Pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem...

Evaluate responses using AI:

OFF

OPEN ENDED QUESTION

3 mins • 1 pt

Pada Pemilu 2009, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan sistem...

Evaluate responses using AI:

OFF

OPEN ENDED QUESTION

3 mins • 1 pt

Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada...

Evaluate responses using AI:

OFF

OPEN ENDED QUESTION

3 mins • 1 pt

Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh:

Evaluate responses using AI:

OFF

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

72 questions

Ninjago

Quiz

•

KG - Professional Dev...

70 questions

HT-012-2:2012-C05 : RICE AND FARINACEOUS

Quiz

•

1st - 6th Grade

74 questions

KOSA KATA - ADJEKTIF

Quiz

•

1st Grade

66 questions

p.islam ting2 bab 18

Quiz

•

1st - 7th Grade

75 questions

LAT LCTP PART 2

Quiz

•

1st - 3rd Grade

Popular Resources on Wayground

7 questions

History of Valentine's Day

Interactive video

•

4th Grade

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

$fractions$

22 questions

fractions

Quiz

•

3rd Grade

15 questions

Valentine's Day Trivia

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

Discover more resources for Other

12 questions

Presidents' Day

Quiz

•

KG - 5th Grade

20 questions

Telling Time to the Hour and Half hour

Quiz

•

1st Grade

10 questions

Exploring Rosa Parks and Black History Month

Interactive video

•

1st - 5th Grade

6 questions

President's Day

Lesson

•

1st Grade

10 questions

Identifying Physical and Chemical Changes

Interactive video

•

1st - 5th Grade

7 questions

Lunar and Chinese New Year for Kids | Bedtime History

Interactive video

•

1st - 12th Grade

10 questions

Presidents Day

Interactive video

•

1st - 5th Grade

15 questions

Making Inferences

Quiz

•

1st - 3rd Grade

Nandang ok

Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah?

Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah?

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...

Pada Pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem...

Pada Pemilu 2009, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan sistem...

Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada...

Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh:

Berikutyangbukanmerupakantujuandaripemiluluberdanjurdiladalah:

Contoh yang paling tepat untuk mengimplementasikan praktik sekretariat penyelenggara independen adalah:

PemilupertamadiIndonesiadilaksanakanpadatahun:

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Other