SIMULASI CAT PPS Pt.2

Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk, kecuali :";

• "Memperkuat sistem kepartaian";
• "Memperkuat sistem ketatanegaraan";
• "Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu";
• "Mewujudkan pemilu adil dan berintegritas";

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan adalah …";

• "Mengkoordinasi dan memantau tahapan pemilihan";
• "Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan kepemiluan kepada masyarakat ";
• "Melaksanakan keputusan Bawaslu/DKPP";
• "Melakukan evaluasi pengawasan pemilihan";

"KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan yang diselenggarakan, merupakan …";

• "Tugas pokok KPU sebagai lembaga negara";
• "Fungsi KPU sebagai lembaga negara";
• "Tugas pokok dan fungsi KPU sebagai lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilihan";
• "Tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilihan";

Berikut ini ialah uraian tugas dari Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga KPU Provinsi, kecuali...";

• "Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan";
• "Protokol dan persidangan";
• "Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara";
• "Penyusunan program dan anggaran";

"Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dilakukan dengan tujuan sebagai berikut, kecuali...";

• "Menyebarluaskan informasi Pemilihan Kepala Daerah";
• :"Melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota";
• :"Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan Kepala Daerah";
• "Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah";

"Lembaga Pemantau Pemilihan Kepala Daerah sebagai pemantau Pemilihan Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan yang bersifat…";

• "Independen";
• Akuntabel";
• "Responsibilitas";
• Kompeten";

"Pelaksanaan pemilihan dapat dipantau oleh pemantau pemilihan yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali...";

• "Berbadan hukum";
• "Bersifat independen";
• "Mempunyai sumber dana yang jelas";
• :"Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya";

Badan Adhoc Penyelenggaraan Pilkada di KPU adalah …";

• :"anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban TPS";
• :"anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara";
• :"PPK, PPS, KPPS, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan";
• :"anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri.";

"Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Badan Adhoc, yang terdiri dari atas …";

• :"Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Pantarlih";
• :"Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)/ KPPSLN, Pantarlih, Pantarlih Luar Negeri, dan Petugas Ketertiban";
• :"Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)/ KPPSLN, Pantarlih, Pantarlih Luar Negeri, dan Petugas Keamanan";
• :"Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pantarlih, dan Petugas Ketertiban";

Pelapor sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 adalah …";

• "Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu";
• "Pelapor adalah semua pihak yang memiliki kewarganegaraan Indonesia";
• "Pelapor adalah pihak yang mengetahui secara langsung jenis-jenis pelanggaran";
• :"Pelapor adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang mengetahui, memahami, dan menyaksikan pelanggaran yang terjadi";