Sebutkan yang bukan merupakan pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

• Penguatan pengawasan Sistem Merit

• Penetapan kebutuhan PNS dan PPPK

• Kesejahteraan PNS dan PPPK

• Pemberian insentif pajak bagi ASN

Apa yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

• Penyelenggaraan Manajemen ASN mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan kode perilaku ASN serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Penyelenggaraan Manajemen ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.

• Penyelenggaraan Manajemen ASN harus berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya secara optimal.

• Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan

Sebutkan yang bukan termasuk jabatan manajerial dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

• JPT Utama

• JPT Madya

• Pengawas

• Fungsional

Jabatan Non manajerial terdiri dari

• Jabatan Fungsional dan Pelaksana

• JPT Utama dan JPT Madya

• Administrator dan Pengawas

• Pengawas dan pelaksana

Sebutkan yang bukan nilai dasar ASN (Berakhlak)

• Berorientasi pelayanan

• Akuntabel

• Kompeten

• Sinergi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, PNS dilarang untuk ikut kampanye. Dibawah ini yang merupakan perbuatan melanggar disiplin terkait netralitas dan dapat dijatuhi hukuman disiplin adalah….

• Membuat postingan di media sosial yang berisi ajakan untuk mendukung salah pasangan calon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah pada akhir pekan

• Menggunakan baju yang berlogo partai saat ke pasar swalayan di hari Minggu dengan tujuan menunjukkan dukungan ke salah satu paslon

• Mengikuti acara kampanye salah satu pasangan Kepala Daerah yang dibarengi dengan acara arisan keluarga

• Semua benar.

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja dapat dijatuhi Hukuman Disiplin berupa :

• Hukuman Disiplin Sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6 bulan.

• Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran tertulis.

• Hukuman Disiplin Berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

• Hukuman Disiplin Berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, apabila seorang PNS melakukan perkawinan lagi tanpa izin sah dari istri pertama yang terdaftar di data kepegawaian dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa :

• HD Berat, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

• HD Berat, Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan

• HD Sedang, Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan

• HD Sedang, Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan

Apa tujuan utama dari penggunaan Aplikasi Integrated Discipline (I’DIS) BKN?

• Membangun budaya tertib administrasi disiplin ASN

• Membangun budaya tertib administrasi dan menjalankan peraturan kepegawaian ASN

• Menjalankan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN

• Membangun budaya tertib administrasi dan menjalankan norma, standar, prosedur dan kriteria disiplin ASN

Salah satu manfaat yang diperoleh dari penggunaan aplikasi Integrated Discipline BKN (I’DIS BKN) adalah….

• Melakukan pemantauan terhadap perilaku ASN

• Memberikan efisiensi dalam proses pemberian hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan

• Monitoring kinerja ASN secara real-time

• Pembayaran gaji ASN secara online