spkn

Yang menjadi acuan dalam pengembangan standar adalah:

• Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

• Standar pemeriksaan internasional

• Kerangka konseptual standar

• Kerangka konseptual standar

  Undang-undang tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Kerangka konseptual standar mencakup hal-hal sebagai berikut, kecuali:

• a.      Unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara

• b. Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara

• c.       Standar umum

• d.       Pengembangan standar pemeriksaan

Yang menjadi rujukan utama mandate BPK untuk melakukan pemeriksaan adalah:

• a.       UU Nomor 15 TAhun 2004

• a.       UUD 1945

• a.       UU No.15 tahun 2006

• UU No. 1 Tahun 2004

Salah satu kewenangan BPK adalah:

• Melakukan pemeriksaan

• Menentukan objek pemeriksaan

• Melakukan perencanaan pemeriksaan

• Memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan

Yang tidak termasuk dalam lingkup pemeriksaan keuangan negara adalah:

• a.       Perencanaan

• Pelaksanaan

      

• Pelaporan

• Tindak lanjut

Kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan tata Kelola yang baik merupakan:

• Tanggung jawab pengelolaan keuangan negara

• Akuntabilitas

• Transparansi dan integritas dalam pengelolaan sector public

• Pelayanan prima bagi masyarakat

Faktor utama yang membedakan jenis-jenis pemeriksaan adalah:

• Lingkup pemeriksaan

• Tujuan pemeriksaan

• Pengguna hasil pemeriksaan

• Standar pemeriksaan

Pemeriksaan memiliki tujuan untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi adalah pemeriksaan:

• Keuangan

• Investigasi

• Kepatuhan

• kinerja

Manfaat dari pemeriskaan keuangan negara adalah:

• memberikan kesimpulan

• memberikan rekomendasi

• meningkatkan efektifitas aparat pengawasan

• memberikan opini

Yang tidak termasuk unsur-unsur dalam pemeriksaan keuangan negara:

• hal pokok

• informasi hal pokok

• kriteria

• komunikasi pemeriksaan