PM PKN 2 kelas 5

Tata urutan perundangan yang tingkatnya paling akhir menurut UU 12 tahun 2011 …

• 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis MPR; 3. Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah; 6. Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah.
• 1. Ketetapan Majelis MPR; 2. Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Keputusan Presiden; 6. Peraturan Daerah; 7. Undang-Undang Dasar 1945;
• 1. Ketetapan Majelis MPR; 2. Undang-Undang Dasar 19453; Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah; 6. Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah.
• -

Apa pengertian dari sistem politik dengan istilah devide et impera ..

• Politik sesaat
• Politik adu domba
• politik balas budi. politik
• terbang pilih

Indonesia menganut sistem trias politica yaitu adanya tiga lemabga negara yang meliputi Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Presiden dan menteri dalam pemerintahan termasuk Lembaga …

• legislatif
• Eksekutif
• yudikatif
• -

lembaga yang berfungsi untuk membuat undang-undang adalah ...

• Legislatif
• Eksekutif
• yudikatif
• -

lembaga yang bertugas untuk menerapkan undang-undang yang berlaku adalah …

• Legislatif
• Eksekutif
• yudikatif
• -

Lembaga yang berfungsi menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya adalah …

• Legislatif
• Eksekutif
• yudikatif
• -

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan contoh lembaga ….

• Legislatif
• Eksekutif
• yudikatif
• -

Presiden dan menteri merupakan contoh lembaga ….

• Legislatif
• Eksekutif
• yudikatif
• -

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial merupakan contoh lembaga ….

• Legislatif
• Eksekutif
• yudikatif
• -

Pasal ayat berapakah dari bunyi “tiap-tiap warga negeri berhak untuk memperoleh pendidikan” …

• Pasal 30 ayat 1
• Pasal 30 ayat 2
• Pasal 31 ayat 1
• Pasal 31 ayat 2