Kebijakan Pangan dan Gizi

Dasar hukum kebijakan pangan dan gizi tercantum dalam

• Undang-undang nomor 18 tahun 2012

• Undang-undang nomor 28 tahun 2012

• Undang-undang nomor 19 tahun 2012

• Undang-undang nomor 29 tahun 2012

• Undang-undang nomor 27 tahun 2012

Suatu kegiatan penegakan peraturan wajib oleh otoritas nasional atau lokal untuk memberikan perlindungan konsumen dan memastikan bahwa semua pangan selama produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi aman, sehat, dan layak untuk dikonsumsi manusia; memenuhi persyaratan mutu dan keselamatan; dan diberi label secara jujur ​​dan akurat sebagaimana ditentukan oleh hukum merupakan pengertian dari.....

• kebijakan pangan

• ketahanan pangan

• keamanan pangan

• pengendalian pangan

• ketahanan dan keamanan pangan

Yang bukan merupakan unsur ketahanan pangan ………

• Pangan diperoleh dengan cara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

• Konsumsi dan produksi pangan didasarkan pada dan diatur oleh nilai-nilai sosial yang adil dan merata, serta moral dan etika.

• Makanan itu sendiri bergizi cukup dan dapat diterima secara pribadi dan budaya

• Pangan diprioritaskan produk lokal

• Kemampuan memperoleh makanan terjamin

Indikator umum Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan 2029-2024 yaitu....

• Tersedianya pangan yang cukup, mutu yang baik, memenuhi persyaratan keamanan pangan, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata antar daerah, waktu dan golongan pendapatan, terjangkau oleh daya beli masyarakat

• Tersedianya pangan yangtidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat

• Tersedianya pangan yang didukung oleh lingkungan sanitasi dan layanan kesehatan yang memadai

• Terwujudnya status gizi sumber daya manusia Indonesia sesuai standar kecukupan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

• Jawaban a, b, c, dan d benar

Perubahan food security menjadi food and nutritiom security mulai pada tahun....

• 2010

• 2011

• 2012

• 1990

• 1996

Kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melibatkan tata kelola suatu kota, negara bagian, atau negara yang melibatkan gizi disebut

• Politik gizi

• Kebijakan gizi

• Kebijakan pangan

• Strategi gizi

• Jawaban a, b, c, dan d salah

Prioritas tujuan dan teori kausal yang menghubungkan kebijakan dengan dampak yang diinginkan dapat dirusak oleh…..

•  kebijakan publik yang bertentangan

• perubahan kondisi sosial ekonomi

• melemahnya dukungan politik

• jawaban a dan b benar

• Jawaban a, b, dan c benar

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan gizi meliputi hal-hal berikut, kecuali.....

•  interpretasi ilmu pengetahuan

• penilaian risiko dan manajemen risiko

• analisis ekonomi

• analisis efektivitas komparatif

• analisis untung rugi

Alur implementasi kebijakan gizi yang benar adalah ...

• Tentukan kebijakan, terapkan kebijakan, monitoring dan evaluasi, penilaian risiko, manajemen risiko

• Penilaian risiko, manajemen risiko, tentukan kebijakan, terapkan kebijakan, monitoring dan evaluasi

• Tentukan kebijakan, terapkan kebijakan, penilaian risiko, manajemen risiko, monitoring dan evaluasi.

• Monitoring dan evaluasi, penilaian risiko, manajemen risiko, tentukan kebijakan, terapkan kebijakan

• Penilaian risiko, manajemen risiko, monitoring dan evaluasi, tentukan kebijakan, terapkan kebijakan

Secara rinci kebijakan strategi pangan dan gizi dijelaskan dalam ...........

• Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017

• Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2017

• Peraturan Pemerintah nomor 83 tahun 2017

• Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2017

• Peraturan Pemerintah nomor 88 tahun 2017