Try Out TWK Solusi_Belajar 1

Paham yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern, merupakan jenis ideologi

• Liberalisme
• Fundamentalisme
• monarkisme
• kapitalisme
• sosialisme

Answer explanation

Fundamentalisme adalah paham yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern

Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya disebut dimensi

• realita
• idealisme
• fleksibilitas
• kerohanian
• dinamis

Answer explanation

Dimensi dinamis merupakan Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan

Pancasila adalah sumber nilai. Adapun nilai dalam pancasila yang sifatnya abstrak dan umum sehingga memerlukan penafsiran ulang sesuai keadaan bangsa dan perkembangan zaman disebut nilai

• dasar
• instrumental
• praksis
• dominan
• yang mendarah daging

Answer explanation

Nilai praksis adalah perlunya penafsiran ulang sesuai keadaan bangsa dan perkembangan zaman

Berikut ini merupakan nilai yang terkandung dalam pancasila sila pertama adalah

• mewujudkan keadilan secara merata
• mengembangkan jiwa kemanusiaan
• menghormati pemeluk agama lain saat beribadah
• mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
• mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis

Answer explanation

Menghormati pemeluk agama lain saat beribadah merupakan perilaku cerminan sila pertama.

Pembukaan UUD 1945 tercantum dalam Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal

• 29 mei 1945
• 1 juni 1945
• 22 juni 1945
• 14 juni 1945
• 17 agustus 1945

Answer explanation

Piagam Jakarta (Jakarta Charter) ditandatangani sekaligus disahkan oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini awalnya akan dijadikan teks kemerdekaan, tetapi kemudian dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945

Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai ...

• Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
• Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah.
• Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan dimana saja.
• Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan
• Kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi

Answer explanation

Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Lihat pada pembukaan UUD 1945, alenia 4

Berikut ini ketentuan yang tidak tercantum dalam UUD 1945, yaitu

• pembagian kekuasaan
• bentuk negara
• tunjangan pejabat negara
• sistem pemerintahan
• UUD 1945 merupakan hukum dasar

Answer explanation

Tunjangan pejabat negara tidak tercantum dalam UUD 1945

Berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan dalam UUD 1945 adalah

• presiden tidak bertanggungjawab kepadda dpr
• kekuasaan kepala negara tidak terbatas
• sistem parlementer
• sistem konstitusional
• indonesia adalah negara hukum

Answer explanation

Karena negara Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan parlementer sejak awal dibentuknya UUD 1945 sampai saat ini

Berikut ini yang bukan merupakan tujuan konstitusi adalah

• sebagai hukum dari segala sumber hukum
• membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang wenang
• malindungi HAM
• sebagai pedoman penyelenggaraan negara
• menjadi media pengendali kekuassaan yang tak terbatas

Answer explanation

Tujuan konstitusi: sebagai hukum dari segala sumber hukum, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang, melindungi HAM, dan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. (

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara disebut asas

• akuntabilitas
• profesionalitas
• proporsionalitas
• kepastian hukum
• tertib penyelenggaraan negara

Answer explanation

Asas Kepastian Hukum adalah Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara dalam negara hukum