LAT PASF PKN 10 MDK

Perhatikan pernyataan berikut ini!

Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang mencakup sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, asas persatuan dan kesatuan bangsa, jati diri bangsa Indonesia, dan ideologi bangsa. Ideologi Pancasila berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru sehingga dikenal dengan ideologi terbuka. Penyelenggaraan negara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat merupakan salah satu wujud ideologi terbuka dan sebagai warga negara kita harus mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Sumber: Kardiman, Y., dkk. 2021. Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka…

• Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini.

• Menyaring budaya-budaya asing yang tidak sesuai nilai Pancasila baik secara langsung maupun tidak langsung.

• Bersikap tertutup terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa.

• Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

• Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi dan kepentingan kelompok.

BPUPK membentuk tim kecil yang bertugas mempertemukan pandangan antara golongan kebangsaan dan golongan keagamaan terkait dengan dasar negara. Tim ini dikenal dengan nama….

 

• PPKI

• Panitia Delapan

• Panitia Sembilan

• Proklamator

• Pemuda Budi Utomo

Perhatikan hal-hal berikut ini!

(1)    Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira

(2)    Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

(3)    Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain

(4)    Mengembangkan Persatuan Indonesia atas dasar Kebhinekaan Tunggal Ika

Bedasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk nilai-nilai kemanusian yang adil dan beradab adalah....

• (1) dan (2)

• (2) dan (4)

• (1) dan (3)

• (3) dan (4)

• (2) dan (3)

Perhatikan kutipan berita di bawah ini!

Kebebasan merupakan hal yang dapat membawa dampak negatif sekaligus dampak positif dalam kehidupan. Agar kebebasan dapat memberikan dampak positif, perlu ditegaskan peraturan yang berisi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan atas hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu. Jika sampai terjadi kebebasan tanpa batas, maka hal-hal buruk dapat terjadi. Beberapa dampak negatif penerapan kebebasan tanpa batas yang dapat terjadi dalam kehidupan adalah terjadinya aksi anarkisme di mana-mana, munculnya gaya berkomunikasi yang kurang beretika, timbul budaya pergaulan bebas, menurunnya rasa saling menghormati, terjadinya konflik antarindividu atau antarkelompok, juga adanya tindakan kekerasan yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penerapan kebebasan tanpa batas ini tidak timbul saat ini, melainkan sejak Pancasila mengalami dinamika, hingga pada saat reformasi terjadi penerapan kebebasan tanpa batas. Akibat dari kebebasan tanpa batas saat ini menyebabkan dampat negatif seperti radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi dan penyebaran hoaks yang menjadi tantangan era modern dan menjadi beberapa tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila pada saat ini.

Sumber: Kumparan (2022): Dampak Negatif Penerapan Kebebasan Tanpa Batas dalam Kehidupan. Link Berita: Dampak Negatif Penerapan Kebebasan Tanpa Batas dalam Kehidupan | kumparan.com

Berdasarkan pemaparan di atas, dampak negatif yang timbul dari kebebasan tanpa batas bersumber pada…

• Radio

• Televisi

• Koran

• Majalah

• Media Sosial

Hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara dan bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik, memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, dan menjamin hak-hak asasi warga negara merupakan makna dari....

• Konstitusi

• Undang-Undang Dasar

• Pancasila

• Proklamasi

• Norma

Perhatikan hal-hal berikut ini!

1)       Menghadirkan keadilan

2)       Memberi ketertiban

3)       Menjamin hak asasi manusia

4)       menentukan dan membatasi kekuasaan negara

5)       Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan dan kesejahteraan

Dari pernyataan di atas, manakah tujuan tertinggi dari konstitusi....

   

• 1, 2, dan 3

• 1, 3, dan 5

• 2, 3, dan 4

• 3, 4, dan 5

• 1, 2, dan 5

Norma merupakan kesepakatan sosial yang mengikat bagi warga masyarakat. Norma ada jauh lebih dahulu dibanding konstitusi atau regulasi dalam sebuah negara sehingga diharapkan dapat berjalan secara harmonis, tidak saling membenci dan bermusuhan. Norma diperlukan agar interaksi antarmanusia dapat berjalan baik dan harmonis. Dalam hal ini norma dibagi menjadi 4 jenis yaitu....

• Norma susila, norma sosial, norma agama, dan norma hukum

• Norma undang-undang, norma sosial, norma keadilan, dan norma kebaikan

• Norma kesejahteraan, norma kekeluargaan, norma hukum, norma sosial

• Norma agama, norma budaya, norma keadilan, dan norma kesejahteraan

• Norma susila, norma budaya, norma sosial, dan norma hukum

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sangat erat. UUD NRI Tahun 1945 selalu mendasarkan pada Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dasar hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945, setiap pasal di dalamnya merujuk kepada nilai Pancasila dan keberadaannya menjadi sumber bagi produk peraturan perundang-undangan yang lain.

Sumber: Sumber: Kardiman, Y., dkk. 2021. Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga

Berdasarkan pernyataan di atas, salah satu upaya pemenuhan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” erat kaitannya dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu....

• Pasal 25 tentang wilayah negara

• Pasal 26 tentang warga negara dan penduduk

• Pasal 28A - Pasal 28J tentang hak dan kewajiban warga negara

• Pasal 29 tentang agama

• Pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan

Perhatikan pernyataan berikut ini!

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kunjungan Kerja, Sosialisasi, dan atau melalui forum-forum seminar, lokakarya atau diskusi. Setidaknya ada tujuh jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sumber: Waidl, A., dkk. 2021. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbudristek.

Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang benar mengenai jenis peraturan perundang-undangan dan pihak yang berwenang untuk menetapkan/mengesahkannya yaitu....

• UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan oleh DPR

• Ketetapan MPR ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari anggota partai politik

• Perda Provinsi disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota

• Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU

• Peraturan Presiden ditetapkan oleh Presiden dalam hal kepentingan yang memaksa

Ir. Soekarno menyampaikan pidato Pancasila pada 1 Juni 1945 yang menyampaikan bahwa kelima sila Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia, karena tanpa Pancasila tidak ada Indonesia. Sebagai bangsa yang berciri Pancasila, maka sikap, pikiran, dan tindakan manusia Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia....

• Pancasila adalah identitas yang sekadar dihafalkan dan tidak diamalkan

• Pancasila adalah identitas yang tidak mampu memayungi keberagaman

• Pancasila adalah identitas yang digali dari kearifan serta kekayaan nilai bumi Indonesia

• Pancasila adalah identitas pribadi yang mengakui perbedaan-perbedaan

• Pancasila adalah identitas yang mendiskriminasi perbedaan masyarakat