PMK 62 Tahun 2023 dan PER-5 Tahun 2024

Berikut ini yang merupakan pejabat perbendaharaan adalah...

• KPA

• PPK

• Bendahara

• PPSPM

Yang bukan merupakan tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran yaitu

• menyimpan uang negara dalam rangka pelaksanaan APBN

• menunjuk dan mengangkat PPK

• menatausahakan uang negara dalam rangka pelaksanaan APBN

• mempertanggungjawabkan uang negara dalam rangka pelaksanaan APBN

Menurut PMK 62 Tahun 2023, besaran UP yang dapat dimintakan oleh Satker adalah 1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP maksimal sebesar Rp500juta.

• Benar

• Salah

Dalam hal UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak, KPA dapat mengajukan permohonan ........................ kepada Kepala KPPN.

• Tambahan Uang Pribadi

• Tambahan Anggaran

• Tambahan Uang Persediaan (TUP)

• Pertanggungjawaban TUP (PTUP)

Satker yang belum menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tidak wajib menyampaikan hardcopy SPM ke KPPN.

• Benar

• Salah

SPM yang telah ditandatangani oleh PPSPM harus disampaikan ke KPPN paling lambat ...

• 2 Hari Kerja

• 2 Hari Kalender

• 1 Hari Kerja

• 1 Hari Kalender

Peraturan terbaru terkait Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah ....

• PER-5/PB/2021

• PER-5/PB/2022

• PER-5/PB/2023

• PER-5/PB/2024

Yang bukan merupakan indikator pada penilaian IKPA Tahun 2024 adalah ....

• Deviasi Halaman III DIPA

• Capaian Output

• Retur SP2D

• Dispensasi SPM

Terjadinya deviasi halaman III DIPA dapat diminimalisir dengan cara ...

• Melakukan penarikan dana yang tidak sesuai dengan rencana

• Melakukan revisi halaman III DIPA setiap awal triwulan

• Tidak mempedulikan RPD Halaman III DIPA ketika merealisasikan anggaran

• Tidak perlu melakukan revisi halaman III DIPA

Berdasarkan PER-5/PB/2024, batas waktu pengiriman capaian output adalah ...

• 10 Hari Kalender bulan berikutnya

• 10 Hari Kerja bulan berikutnya

• 5 Hari Kalender bulan berikutnya

• 5 Hari Kerja bulan berikutnya