KISI KISI SOAL

NAMA SISWA

KELAS

• REGULER
• MALAM

WILAYAH

• TANJUNG PRIOK
• PENJARINGAN
• SENEN RAYA
• AL FITRIYAH

Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. Sistem ini menekankan pada partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme pemilihan umum. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk memilih perwakilan mereka yang akan bertindak dan membuat keputusan atas nama mereka di lembaga pemerintahan. Konsep demokrasi bertumpu pada prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diwakili oleh para pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Dalam konteks ini, demokrasi berbeda dengan sistem pemerintahan lainnya seperti monarki, oligarki, atau kediktatoran militer, di mana kekuasaan biasanya berada di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang. Demokrasi berusaha menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?

• Sistem pemerintahan yang diatur oleh satu orang
• Sistem pemerintahan yang diatur oleh sekelompok orang kaya
• Sistem pemerintahan yang diatur oleh rakyat melalui perwakilan
• Sistem pemerintahan yang diatur oleh militer
• Sistem pemerintahan yang diatur oleh raja

Negara hukum adalah konsep yang menekankan bahwa negara harus menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan atau kehendak individu tertentu. Salah satu ciri utama dari negara hukum adalah adanya supremasi hukum, di mana setiap tindakan pemerintah dan warganya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara hukum juga menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam negara hukum, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pejabat negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dilindungi. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan fondasi penting dalam negara hukum, karena hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Salah satu ciri utama negara hukum adalah...

• Kekuasaan dipegang oleh militer
• Pemerintahan berdasarkan kekuatan ekonomi
• Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat
• Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
• Kekuasaan dipegang oleh pemimpin agama

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan untuk menjadi landasan ideologis dan filosofis bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan arah dalam menyusun kebijakan negara, serta menjadi panduan dalam perilaku dan sikap setiap warga negara Indonesia. Pancasila juga berperan dalam mempersatukan bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan, serta menjaga keselarasan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, Pancasila bukanlah alat untuk menindas, mengontrol, atau mempropagandakan kekuasaan, melainkan sebagai nilai-nilai fundamental yang membimbing bangsa Indonesia menuju kesejahteraan, keadilan, dan persatuan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi...

• Sebagai alat untuk menindas rakyat
• Sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara
• Sebagai alat politik untuk penguasa
• Sebagai alat ekonomi untuk pengusaha
• Sebagai alat propaganda pemerintah

Kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dalam sistem demokrasi yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Konsep ini menegaskan bahwa rakyat adalah sumber legitimasi dan otoritas bagi pemerintahan, serta memiliki hak untuk menentukan nasib dan arah kebijakan negara melalui mekanisme yang demokratis seperti pemilihan umum. Dalam praktiknya, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, baik dalam pemilihan perwakilan mereka di parlemen maupun dalam pengambilan keputusan politik lainnya. Sistem ini menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan harus bertindak sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka. Kedaulatan rakyat berbeda dengan sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan individu tertentu, seperti raja atau pemerintah otoriter, atau di tangan institusi tertentu seperti parlemen yang tidak dipilih secara demokratis. Dalam negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, kebijakan dan keputusan harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Pengertian kedaulatan rakyat adalah...

• Kekuasaan yang tidak terbatas
• Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
• Kekuasaan dipegang oleh pemerintah
• Kekuasaan dipegang oleh raja
• Kekuasaan dipegang oleh parlemen

Desentralisasi adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendistribusikan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah. Salah satu tujuan utama desentralisasi adalah memberikan otonomi kepada daerah. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan kondisi lokal, tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, serta untuk mendorong kreativitas dan inovasi di tingkat lokal. Dengan memberikan otonomi, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pengelolaan yang lebih inklusif dan partisipatif. Tujuan utama dari desentralisasi adalah...

• Meningkatkan kekuasaan pusat
• Memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap daerah
• Memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri
• Meningkatkan ketergantungan daerah kepada pusat
• Mengurangi pengeluaran pemerintah daerah

Trias politika adalah teori pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan. Teori ini mengusulkan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang yang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda serta saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) untuk memastikan tidak ada satu cabang yang memiliki kekuasaan absolut. 1. Eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. 2. Legislatif bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. 3. Yudikatif bertugas menegakkan hukum dan mengadili pelanggaran hukum. Teori trias politika dikemukakan oleh Montesquieu, seorang filsuf dan pemikir politik Prancis, dalam bukunya "The Spirit of the Laws" (1748). Montesquieu berpendapat bahwa dengan memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang yang berbeda, kebebasan individu dapat lebih terlindungi, dan pemerintahan dapat berjalan lebih adil dan efisien. Trias politika adalah teori yang dikemukakan oleh...

• John Locke
• Montesquieu
• Jean-Jacques Rousseau
• Thomas Hobbes
• Aristotle

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tugas utama dari Mahkamah Konstitusi adalah menjaga agar konstitusi, yang merupakan hukum dasar tertinggi negara, tetap dijalankan sesuai dengan semangat dan maksud pembentukannya. MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan penegak keadilan konstitusional. Salah satu tugas pokok dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap konstitusi, atau yang dikenal sebagai judicial review. Proses ini melibatkan penilaian apakah undang-undang yang dibuat oleh legislatif sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, Mahkamah Konstitusi berhak membatalkan undang-undang tersebut. Hal ini memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang lain seperti memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Tugas pokok dari Mahkamah Konstitusi adalah...

• Membuat undang-undang
• Menguji undang-undang terhadap konstitusi
• Menyusun anggaran negara
• Melaksanakan kebijakan pemerintah
• Menjaga ketertiban umum