KUIS-PPKN II-part 2

Pengadaan Barang dan Jasa menurut regulasi yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pengertiannya adalah ?

• Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

• Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi/ dan lainnya oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

• Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

• Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, dengan cara swakelola maupun dengan kontraktual yang dilakukan secara terbuka

Regulasi terkini, yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada saat ini setingkat Perpres yaitu ...

• Perpres 4 Tahun 2015

• Perpres 4 Tahun 2015

• Perpres 21 Tahun 2021

• Perpres 53 Tahun 2023

Pernyataan dibawah ini yang BUKAN tujuan dari pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah ....

• menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia

• meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan luar negeri secara seimbang dan berkeadilan

• meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi

• meningkatkan peran pelaku usaha nasional

Satker KPPN Muara Bungo melakukan proses pengadaan Barang dan Jasa dengan cara memperoleh barang/jasa yang  dikerjakan sendiri oleh Satker tersebut, merupakan bentuk pengadaan barang dan jasa dengan cara ....

• Mandiri

• Kontraktual

• Penyedia

• Swakelola

Jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yaitu ...

• Barang, Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya

• Barang, Jasa, ATK, Gedung dan Bangunan

• Kendaraan, Konsultan, Inventaris, Tanah dan Bangunan

• Bangunan Gedug Negara, Peralatan dan Mesin, Jasa dan Konstruksi

Pengadaan Barang dan Jasa yang direncanakan dan diawasi oleh K/L sebagai penanggungjawab anggaran, kemudian  pelaksanaan pekerjaanya dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, merupakan bentuk atau  swakelo tipe ...

• I

• II

• III

• IV

Subjek yang tertaut dalam proses pengadaan barang dan jasa meliputi ....

• PA. KPA, PPK, ULP, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggaran Swakelola dan Penyedia

• PA. KPA, PPK, PPHP, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggaran Swakelola dan Penyedia

• Menteri, Sekjen, Dirjen, Pejabat Pengadaan, ULP, Agen Pengadaan, Panitia Swakelola, Kontraktor

• PA. KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggaran Swakelola dan Penyedia

PBJ harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam PBJ, merupakan prinsip PBJ yaitu ...

• Efisien

• Bersaing

• Efektif

• Terbuka

Penunjukan pengadaan barang secara berulang (repeat order) dapat dilakukan maksimal ...

• 1 kali

• 2 kali

• 3 kali

• 4 kali

Pengadaan barang dan jasa sangat rentan dengan KKN, potensi terjadinya Korupsi dalam pengadaan barang dan Jasa dipengaruhi oleh ...

• Penyuapan, penggelapan, Komisi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, pilih kasih, sumbangan ilegal

• Pemerasan, efisiensi, gratifikasi, kekeluargaan, pertemanan, e-catallog, arisan tender

• Repeat order, penyuapan, penipuan, komisi, swakelola, penunjukan langsung, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang

• Nepotisme, transparansi, KKN, asosiasi, penggelapan, piih kasih, kekerabatan, tukar menukar jatah tender, ULP