Post test Hukum Tata Negara

Apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia?

• A. Kekuasaan yang dimiliki oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan.

• B. Kekuasaan yang dimiliki oleh DPR untuk membuat undang-undang.

• C. Kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan untuk mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum.

• D. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya.

• E. Kekuasaan yang dimiliki Presiden untuk mengatur peradilan di Indonesia.

Lembaga yang merupakan lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia beserta fungsi utamanya adalah…

• A. Dewan Perwakilan Rakyat, yang membuat undang-undang.

• B. Mahkamah Agung, yang mengawasi dan memutus perkara pada tingkat kasasi.

• C. Mahkamah Konstitusi, yang membuat keputusan terkait konstitusi.

• D. Kejaksaan Agung, yang menuntut kasus pidana di pengadilan.

• E. Komisi Yudisial, yang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.

Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membubarkan partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah 

• A. Mahkamah Agung

• B. Dewan Perwakilan Rakyat

• C. Komisi Yudisial

• D. Presiden

• E. Mahkamah Konstitusi

Apa peran dari Komisi Yudisial dalam sistem peradilan di Indonesia?

• A. Menyusun peraturan perundang-undangan

• B. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim

• C. Mengadili perkara perdata

• D. Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan

• E. Menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Siapakah tokoh yang menguraikan “the concept of the state organ” sehingga siapapun yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum merupakan suatu organ?

• A. Van Der Von

• B. Mac Iver

• C. Andi Hamzah

• D. Hans Kelsen

• E. Kusmandi Pudjosewojo

Tiga kekuasaan yang termasuk ke dalam Trias Politica adalah…

• A. Eksekutif, Legislatif, Independen

• B. Legislatif, Yudikatif, Independen

• C. Eksekutif, Legislatif, Yudikatif

• D. Eksekutif, Yudikatif, Independen

• E. Independen, Yudikatif, Kehakiman

Lembaga mana yang bukan termasuk lembaga Independen?

• A. Komisi Yudisial

• B. Bank Sentral Indonesia (BI)

• C. Badan Pengawas Keuangan (BPK)

• D. Mahkamah Konstitusi

• E. Komisi Pemilihan Umum

Sistem Peraturan Perundang-Undangan diatur di dalam undang-undang?

• A. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

• B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

• C. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011

• D. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011

• E. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012

Saat ini hierarki peraturan perundang-undangan diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dibawah ini peraturan yang termasuk dalam hierarki tersebut yaitu…

• A. Peraturan Presiden

• B. Keputusan Presiden

• C. Peraturan DPR

• D. Peraturan Desa

• E. Keputusan Menteri

Apa yang dimaksud dengan omnibus law?

• A. Suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang memisahkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya yang sama, menjadi beberapa peraturan yang berbeda.

• B. Suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang memisahkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan yang sama.

• C. Suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

• D. Suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang mengklasifikasikan beberapa aturan yang substansi pengaturannya sama dalam satu payung hukum.

• E. Suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menelaah beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda.