Konsep Dasar Keuangan Negara

Tujuan negara terdapat dalam pembukaan UUD 45 alinea ke

• 1

• 2

• 3

• 4

Keuangan Negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara. Hal tersebut merupakan pendekatan Keuangan Negara dari sisi

• Subjek

• Objek

• Proses

•   Tujuan

Indonesia menggunakan Indische Comptabiliteits Wet (ICW) untuk mengatur Keuangan Negara di Indonesia hingga tahun

• 2005

• 2003

• 2000

• 1998

Berikut asas lama dalam pengelolaan keuangan negara, kecuali....

• Tahunan

• Universalitas

• Kesatuan

• Bulanan

Hasil dari pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan, ini sesuai asas

• Akuntabilitas

• Profesionalitas

• Proporsionalitas

• spesialitas

Di bawah merupakan hak negara, kecuali

• Memungut pajak

• Mengeluarkan dan mengedarkan uang

• Melakukan pinjaman

• Membayar bunga pinjaman

Berikut Asas baru sebagai pencerminan best practice, kecuali...

• Akuntabilitas

• Objektivitas

• Profesionalitas

• Proporsionalitas

Dalam pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan negara, Presiden menyerahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada, kecuali

• Menteri Keuangan

• Menteri

• Kepala Daerah

• Kepala Staff Kepresidenan

Berikut merupakan tugas menteri keuangan terkait pengelolaan fiscal, kecuali

• Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

• Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

• Menyusun kebijakan fiscal

• Menyusun RAPBN dan RAPBN-P

Berikut merupakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, kecuali

• Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiscal dan moneter

• Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan ke pemrintah daerah

• Pemerintah pusat memberikan pinjaman ke pemerintah daerah

• Pemerintah pusat memberikan hibah ke pemerintah daerah