Eka Helfina Pk-6

Contoh perilaku seorang PNS yang diharapkan berkaitan dengan transparansi dan akses Informasi, yaitu

• PNS memberikan informasi seluas-luasnya tanpa memperhatikan informasi tersebut bersifat rahasia / tidak
• PNS memanfaatkan data dan informasi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau kelompok tertentu
• PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi
• PNS memberikan informasi yang tidak resmi dan belum teruji kebenarannya kepada masyarakat

Berikut ini contoh cara mengidentifikasi konflik kepentingan, kecuali

• Mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi pribadi
• Memisahkan tugas publik dengan kepentingan pribadi
• Sejauhmana potensi terhadap kerugian instansi atau negara
• Mengidentifikasi apakah bertentangan dengan kewajiban publik

Secara umum, substansi laporan kinerja pada instansi pemerintah berisi sebagai berikut, kecuali

• Perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu
• Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi
• Pengukuran dan analisis capaian kinerja
• Akuntabilitas keuangan

Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah sebagai berikut, kecuali disebut Dalam kondisi tidak ada air, atau keadaan sakit dibolehkan bersuci dengan debu yang disebut Dalam kondisi tidak ada air, atau keadaan sakit dibolehkan bersuci dengan debu yang disebut

• Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan instansinya yang melampaui tingkat hubungan kerja profesional
• Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi (MoU) atas nama instansi
• Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan suatu proyek dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan
• Memiliki saham di suatu perusahaan yang sedang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di instansinya

Pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik (e-procurement) dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir Kasus KKN. Hal tersebut merupakan

• Akuntabilitas kejujuran dan hukum
• Akuntabilitas kebijakan
• Akuntabilitas program
• Akuntabilitas proses

Nama Pahlawan Nasional Otto Iskandar Dinata disebut juga sebagai

• Si Manuk Dadali
• Si Jalak Harupat baqarah ayat 183
• Si Jalak dari Bandung
• Si Burung Jalak

Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di lndonesia ditandai dengan berdirinya

• Sarekat lslam
• Taman Siswa
• Budi Utomo
• lndische partij

Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita cita lndonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya

• Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda
• Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah
• Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi lndonesia
• Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda

Program DPRD Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kota Semarang sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah

• Relevansi
• Validitas
• Daya Guna
• Objektivitas

Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah

• Hasil kesepakatan antar elit politik menyerupai yang terjadi di Thailand
• Hasil penilaian dan dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan
• Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan
• Hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh menyerupai yang dilakukan pemerintah RI dikala menyusun jadwal rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami