Demo Cerdas Cermat DJPb

Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan Negara oleh Presiden ….

• Diserahkan kepada Menteri Keuangan

• Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

• Diserahkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

• Dikuasakan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan…

• Rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penerimaan Dana bulanan pada setiap jenis pendapatan

• Rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penerimaan Dana triwulanan pada setiap jenis pendapatan

• Rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana bulanan pada setiap jenis belanja

• Rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana triwulanan pada setiap jenis belanja

Pedoman dalam penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur dalam …

• UU No. 1 Tahun 2022

• UU No. 17 Tahun 2003

• UU No. 1 Tahun 2004

• UU No. 17 Tahun 2022

Untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan APBN, setiap Kementerian/Lembaga (KL) menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya laporan keuangan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP). Siapakah intansi Pemerintah yang ditugaskan menyusun LKjPP.

• Kementerian Keuangan

• BPKP

• Kementerian PPN/Bappenas

• Kementerian PAN dan RB

Berikut ini adalah indikator kinerja pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022…

• Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM

• Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP/TUP, Capaian Output

• Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Capaian Output

• Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM

Sektor usaha berikut yang termasuk unsur dari statistik keuangan pemerintah sektor korporasi publik adalah:

• Korporasi publik sektor keuangan dan Korporasi publik sektor non keuangan

• Korporasi publik sektor pertambangan dan Korporasi publik sektor non pertambangan

• a, b, dan c benar

• Korporasi publik sektor manufaktur dan Korporasi publik sektor jasa

Dalam Pemeriksan Keuangan Negara, terdapat tiga jenis Pemeriksaan yang dilakukan BPK, yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu. Dari ketiga jenis Pemeriksaan tersebut, yang dalam LHP-nya mencantumkan Opini adalah ....

• Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

• Pemeriksaan Keuangan.

• Pemeriksaan Kinerja

• Pemeriksaan Investigatif.

Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN, maka dapat dilakukan

• Penggunaan Dana SAL

• Penyesuaian Belanja Negara

• Semua Benar

• Penambahan Penerbitan SBN

Investasi pemerintah berdasarkan sifatnya penanaman investasinya dibagi menjadi investasi permanen dan non permanen.

Manakah pernyataan dibawah ini yang betul terkait investasi pemerintah:

a. investasi permanen antara lain berupa Penanaman Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, badan internasional, dan badan lainnya.

b. investasi permanen antara lain berupa penyerahan Modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

c. investasi non permanen antara lain berupa penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

d. investasi non permanen antara lain berupa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti dana bergulir.

• a,c,d

• a,b,c

• b,c,d

• a,b,d

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 20XX bernilai Rp0

• Dipastikan saldo akun 111611 dan 111613 masing bernilai Rp0

• Dipastikan saldo kas di rekening bendahara pengeluaran bernilai 0

• Dipastikan sisa UP dan TUP telah disetor ke Kas Negara per 31 Desember 20XX

• Semua salah