Quiz Pelatihan Verifikasi Teknis Bantuan PSU

Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan diatur dalam…

• Permen PUPR 7 Tahun 2022

• Permen PUPR 7 Tahun 2023

• Permen PUPR 8 Tahun 2022

• Permen PUPR 8 Tahun 2023

Dibawah ini adalah tahapan mekanisme pemberian Bantuan PSU Perumahan :

1. Pengajuan permohonan usulan Bantuan Pembangunan PSU;

2. Penetapan penerima Bantuan Pembangunan PSU;

3. Verifikasi teknis usulan Bantuan Pembangunan PSU;

4. Pelaksanaan Ekspos/Gelar Perkara hasil Verifikasi Teknis;

5. Verifikasi Administrasi usulan

Urutan yang benar pada tahapan mekanisme pemberian Bantuan PSU adalah…

• 1,3,5,4 dan 2

• 1,2,3,4 dan 5

• 2,5,3,4 dan 1

• 1,5,3,4 dan 2

Untuk meningkatkan integritas dan komitmen mutu dalam pelaksanaan penetapan lokasi Bantuan PSU, semua proses dilakukan dengan standar….

• Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

• Sistem Manajemen Mutu ISO 21001:2018

• Sistem Manajemen Mutu ISO 21001:2017

• Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2019

Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen yang diunggah terhadap persyaratan, maka Tim Verifikasi dapat memberikan catatan dan menginfokan Pengusul untuk memperbaiki dokumen yang diunggah pada:

• Halaman rekapitulasi SIBARU

• Halaman utama menu usulan SIBARU

• Halaman informasi SIBARU

• Halaman usulan admin pada kolom aksi SIBARU

Pemerintah Daerah sebagai pengusul memiliki ketentuan usulan bantuan sebagai berikut:

1. 1. Perumahan Skala Besar Terdiri lebih dari 1 (satu) Perumahan Umum;

2. 2. Perumahan Skala Besar Terdiri dari 1 (satu) Perumahan Umum dan Perumahan Dinas;

3. 3. Perumahan Selain Skala Besar atas Prakarsa dan upaya kelompok MBR

Ketentuan usulan bantuan yang tepat adalah:

• 1 dan 2 benar

• 1 dan 3 benar

• 2 dan 3 benar

• semua benar

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh Pelaku Pembangunan meliputi, kecuali…

• Surat permohonan Bantuan Pembangunan PSU Perumahan

• Surat pernyataan

• Dokumen legalitas usaha pelaku dan proyek pembangunan perumahan

• Portfolio desain

Manakah penyataan yang paling sesuai terkait dokumen sertifikat tanah?

• Dokumen legalitas tanah yang diusulkan untuk mendapat Bantuan Pembangunan PSU harus sesuai dengan luas tanah yang disebutkan Pengusul dalam usulan di SIBARU dan Surat Pernyataan Menyerahkan Lahan Guna Pembangunan PSU

• Dokumen legalitas tanah yang diusulkan untuk mendapat Bantuan Pembangunan PSU dalam pengusulan bantuan pembangunan PSU di SIBARU harus dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat

• Dokumen legalitas tanah yang diusulkan untuk mendapat Bantuan Pembangunan PSU dalam pengusulan bantuan pembangunan PSU di SIBARU tidak memerlukan bukti akta notaris

• Dokumen legalitas tanah yang diusulkan untuk mendapat Bantuan Pembangunan PSU dalam pengusulan bantuan pembangunan PSU di SIBARU harus sesuai dengan luas tanah yang disebutkan Pengusul dalam usulan di SIBARU dan tertera pada NIB

Akta Pendirian Perusahaan merupakan dokumen legalitas Badan Usaha pengusul bantuan pengembangan PSU harus dikeluarkan/diterbitkan oleh….

• Pemerintah Daerah setempat

• Notaris/PPAT

• Kementerian ATR/BPN

• Kementrian PUPR

Surat Permohonan Usulan terhadap Bantuan Pembangunan PSU oleh Pemerintah Daerah ditandatangani oleh….

• Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan

• Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di daerah

• Bupati/Walikota

• Gubernur

Rencana Tapak harus disahkan (ditandatangani dan ditambahkan legalitas cap instansi) oleh Pemerintah Daerah, paling rendah setingkat…

• Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota tersebut

• Kepala dinas yang berwenang di Kabupaten/Kota tersebut

• Kepala bidang yang menangani bidang Perumahan di Kabupaten/Kota tersebut

• Sekretaris Daerah di Kabupaten/Kota tersebut