P2KP Monsus TPB dan IT Inventory KB

Dasar Hukum Monsus TPB adalah...

• Peraturan Menteri Keuangan nomor 131/PMK.04/2022

• Peraturan Menteri Keuangan nomor 216/PMK.04/2022

• Peraturan Menteri Keuangan nomor 144/PMK.04/2022

• Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.04/2023

Berikut merupakan jenis-jenis monitoring khusus, kecuali...

• Pemeriksaan Sewaktu-waktu

• Pemeriksaan Sederhana

• Penelitian Sederhana

• Penelitian Mendalam

Berapa kali pelaksanaan monitoring khusus yang dilaksanakan oleh Kantor Pabean?

• Monsus dilaksanakan oleh Kantor Pabean maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk paling sedikit 1 (satu) Penerima Fasilitas TPB

• Monsus dilaksanakan oleh Kantor Pabean maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan untuk paling sedikit 1 (satu) Penerima Fasilitas TPB

• Monsus dilaksanakan oleh Kantor Pabean minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan untuk paling sedikit 1 (satu) Penerima Fasilitas TPB

• Monsus dilaksanakan oleh Kantor Pabean minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk paling sedikit 1 (satu) Penerima Fasilitas TPB

Kapan pelaporan Monsus disampaikan?

• Disampaikan kepada Pejabat yang menerbitkan surat tugas paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Monsus selesai.

• Disampaikan kepada Pejabat yang menerbitkan surat tugas paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah Monsus selesai.

• Disampaikan kepada Pejabat yang menerbitkan surat tugas paling lama 5 (lima) Hari Kerja setelah Monsus selesai.

• Disampaikan kepada Pejabat yang menerbitkan surat tugas paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Monsus selesai.

Berapa periode waktu pelaksanaan pemeriksaan sewaktu-waktu?

• Periode waktu pemeriksaan paling sedikit 2 (dua) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun

• Periode waktu pemeriksaan paling sedikit 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun

• Periode waktu pemeriksaan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun

• Periode waktu pemeriksaan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun

Subsistem dari sistem informasi akuntansi yang akan menghasilkan informasi laporan keauangan dan dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal pajak merupakan pengertian dari

• Sistem Komputer Pelayanan

• IT Inventory

• Database

• Sistem Informasi Akuntansi

Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.04/2021 tentang perubahan PMK nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat merupakan Dasar Hukum Penggunaan IT Inventory

• Benar

• Salah

IT Inventory paling kurang berisi informasi mengenai...

• Pemasukan barang

• Pengeluaran barang

• Penyesuaian (adjustment)

• Saldo barang

Kriterian IT Inventory yang digunakan harus

• Jawaban benar semua

• Kontinyu dan Realtime

• Realtime dan Sederhana

• Sederhana dan Kontinyu

IT Inventory adalah suatu system informasi yang dirancang, dibangun dan digunakan oleh perusahaan untuk

• Mengadministrasikan persediaan barang dengan cara mengintegrasikan system pemasukan, system transaksi barang dan system transasksi pengeluaran barang

• Menghasilkan informasi terkait persediaan melalui teknologi komputer

• Menghasilkan laporan sesuai dengan kriteria dan persyaratan

• Jawaban Benar Semua