PRE TES BIMTEK

  Siapakah yang dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Pengawas Pemilu?

• Pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya

• Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat

• Partai Politik

• Semua salah

• Tim Kampanye

     Berapakah batas waktu pembuatan kajian awal setelah Laporan disampaikan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan?

• paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Laporan disampaikan

• paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak Laporan disampaikan

• paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Laporan disampaikan

• paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak Laporan disampaikan

• paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Laporan diregistrasi

Kajian awal dilakukan untuk meneliti sebagai berikut, Kecuali:

• Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya

• keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan

• pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan;

• jenis dugaan pelanggaran

• keterpenuhan unsur pelanggaran Pemilu

  Syarat materiel laporan meliputi:

• Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran

• Uraian kejadian dugaan pelanggaran

• Bukti

• Saksi

• Jawaban a, b, dan c benaR

  Berikut ini syarat-syarat laporan hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan, kecuali:

• waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat

• identitas penemu dugaan pelanggaran Pemilihan

•   identitas pelaku

• saksi-saksi

• uraian kejadian

Temuan dan laporan pelanggaran pemilihan yang telah diregistrasi yang mengandung dugaan tindak pidana pemilihan dibahas dalam pembahasan pertama sentra Gakkumdu paling lambat?

•   1x24 jam setelah laporan diterima

• 2x24 jam setelah laporan diterima

• 1 hari sejak laporan disampaikan

• 2x24 jam setelah laporan disampaikan

•     1 hari sejak laporan diterima

  Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk menandatangani berita acara klarifikasi, apa yang harus dilakukan oleh pengawas pemilihan?

• Menghentikan proses klarifikasi

• Pengawas Pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang diklarifikasi dalam berita acara klarifikasi dan berita acara klarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi

• Pengawas Pemilihan membuat surat pernyataan

• Menjadwalkan kembali waktu pelaksanaan klarifikasi

• Menghentikan proses penaganan pelanggaran

  Proses penanganan laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang paling tepat adalah?

• Penerimaan laporan, kajian awal, registrasi, sidang pembuktian, putusan

• Penerimaan laporan, kajian awal, registrasi, kajian, rekomendasi

• Penerimaan laporan, kajian awal, sidang pendahuluan, sidang pembuktian, putusan

• Penerimaan laporan, kajian awal,registrasi,  putusan

• Penerimaan laporan, kajian awal, registrasi, kajian, putusan

   Berapakah batas waktu penanganan temuan/laporan pelanggaran pemilihan di pengawas pemilihan?

•    3+2 hari kerja

• 7+7 hari kerja

• 5 hari kerja

• 3+2 hari kalender

• 14 hari kalender

Manakah pernyataan dibawah ini yang paling tepat?

    

 

• Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU  Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada DKPP

• Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota

• Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Kejaksaan pada sentra penegakan hukum terpadu sesuai dengan tingkatannya

• Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilihan tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya, diteruskan kepada KASN

• Penerusan dugaan Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diputuskan dalam rapat sentra gakkumdu