POST TEST BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN

1. 1. Batas waktu penyelesaian sengketa proses Pemilihan adalah ….

•     12 hari (kerja)

   

• 12 hari (kalender)

• 14 hari (kerja)

•   14 hari (kalender)

2. Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai sengketa Pemilihan bersifat …

• Final dan mengikat

    

• Final

• Mengikat

• Dapat dikoreksi

3. 3Apakah Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai sengketa Pemilihan dapat dikoreksi oleh Bawaslu?

• YA

• TIDAK

4.1.      Hasil dari musyawarah dalam penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan adalah…

• Setuju atau tidak setuju

• Sepakat atau Tidak Sepakat

• Putusan

• Rekomendasi

10. Ketika Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses mediasi/musyawarah tertutup, apakah menjadi salah satu sebab gugurnya sengketa?

• YA

• TIDAK

6. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, yang bukan merupakan tugas Bawaslu yaitu..

• Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

• Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.

• Melakukan perencanaan, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu.

• Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.

7. Bunyi Pasal 92 ayat 8 UU 7 Tahun 2017 yaitu

 

• Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.

• Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota

• Pengawas TPS berjumlah 1 (sahr) orang setiap TPS

•    Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

8. 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum adalah :

•   Perbawaslu Nomor 4 tahun 2019

• Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021

• Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020

• Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2022

9. 9. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah:

• 9. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar

• 9.  Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu

• 9. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair

• 9. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu

10. 10. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di atur dalam :

• Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2022

• Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021

• Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020

• Perbawaslu Nomor 4 tahun 2019