Kaidah Penyusunan Peraturan di Desa

Kedudukan yang paling atas Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah

• Peraturan Pemerintah

• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa di sebut

• Peraturan Kepala Desa

• Peraturan Bersama Kepala Desa

• Peraturan Desa

• Semuanya betul

Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa adalah kewenangan dari

• Gubernur

• Bupati/Walikota

• Camat

• Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

• Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat

• Terganggunya akses terhadap pelayanan publik

• Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum

• Semuanya betul

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat ........... hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya

• 3

• 4

• 5

• 6

Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama ................. hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa.Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat

• 10

• 15

• 20

• 30

pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan

• Yuridis

• Sosiologis

• Filosofis

• Semuanya betul

Asas peraturan perundang-undangan, termasuk produk hukum desa, secara teoritis dapat dikemukakan sebagai berikut:

• Asas Tingkatan Hirarki dan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat Diganggu Gugat

• Peraturan Perundang-undangan yang Bersifat Khusus Mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang Bersifat Umum (Lex Specialis Derogat Lex Generalis)

• Peraturan Perundang-undangan tidak Berlaku Surut

• Semuanya betul

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, maka dalam membentuk Peraturan Perundang-undanganharus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

• Kejelasan Tujuan dan Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat

• Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Materi Muatan dan Dapat Dilaksanakan

• Kejelasan Rumusan dan Keterbukaan

• Semuanya betul

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

• Pengayoman dan Kemanusiaan

• Kebangsaan dan kekeluargaan

• Kenusantaraan dan Bhinneka Tunggal Ika

• Semuanya betul