Pertanyaan tentang APBN

APBN adalah…

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.

APBN adalah…

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.

APBN diatur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN adalah…

• UU No. 14 Tahun 2019

• UU No. 20 Tahun 2019

• UU No. 4 Tahun 2020

• UU No. 11 Tahun 2020

• UU No. 20 Tahun 2020

Tujuan penyususunan APBN adalah…

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

• Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di kementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Berikut pernyataan dari fungsi otoritas adalah…

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan.

• APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

• APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah…

• Fungsi Otoritas

• Fungsi Perencanaan

• Fungsi Alokasi

• Fungsi Distribusi

• Fungsi Pengawasan

Menciptakan efesiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan dari fungsi…

• Fungsi Otoritas

• Fungsi Perencanaan

• Fungsi Alokasi

• Fungsi Distribusi

• Fungsi Pengawasan

APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah…

• Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

• Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN.

• Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas.

• DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak.

• RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan.

Landasan hukum dibuatnya APBN, yaitu…

• UUD 1945 Pasal 23

• UUD 1945 Pasal 28

• UUD 1945 Pasal 29

• UUD 1945 Pasal 30

• UUD 1945 Pasal 33

Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu…

• DPRD

• MPR

• DPD

• MA

• BPK