2008 Bab 1-3

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh:

• Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

• Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

• Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

• Badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

• Badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

• Penyelenggara negara

• Ombudsman

• Pemerintah

• BUMN

• BHMN

Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan, disebut:

• Maladministrasi

• Aduan

• Laporan

• Investigasi

• Rekomendasi

Hal berikut termasuk maladministrasi :

• (A), (B), (C) Benar semua

• perilaku atau perbuatan melawan hukum dan melampaui wewenang (A)

• (A) & (B) Benar

• menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut (B)

• kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan (C)

Pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi, disebut:

• Laporan

• Maladministrasi

• Aduan

• Investigasi

• Rekomendasi

Warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman disebut:

• Pelapor

• Terlapor

• Investigator

• Pengadu

• Penggugat

Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman, disebut:

• Terlapor

• Pelapor

• Investigator

• Pengadu

• Penggugat

Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman, disebut:

• Terlapor

• Pelapor

• Investigator

• Pengadu

• Penggugat

Kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik, disebut :

• Investigasi

• Maladministrasi

• Aduan

• Laporan

• Rekomendasi

Hal berikut merupakan hal yang benar:

• Maladministrasi dapat menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan

• Laporan harus disampaikan secara tertulis oleh korban Maladminitrasi kepada Ombudsman

• Pelapor haruslah warga negara Indonesia

• Rekomendasi diberikan kepada atasan terlapor dan pelapor

• Penyelenggara pelayanan publik yang dapat dilaporkan kepada Ombudsman adalah yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah