apbn

Penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Negara diatur dalam seperangkat

hukum positif yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain sesuai dengan

prinsip pengelolaan Keuangan Negara pada UUD 1945. Berikut ini yang merupakan

produk hukum Paket Undang-Undang Keuangan Negara adalah

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

Keuangan Negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasal oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan

Negara. Hal tersebut merupakan pendekatan Keuangan Negara dari sisi

• subjek

• objek

• proses

• tujuan

berikut asas lama dalam pengelolaan keuangan negara kecuali

• tahunan

• uneversalitas

• kesatuan

• bulanan

dokumen perencanaan pembangunan di tingkat satuan unit kerja pada pemerintah daerah untuk periode 5 tahun disebut juga dengan

• RPJM Daerah

• Renstra daera

• Renstra skpd

• RPJM SKPD

asas perencanaan pembangunan nasional yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara disebut dengan

• asas keadilan

• asas proporsionalitas

• asas keterbukaan

• asas profesionalitas

jenis pemeliharaan BUMN ada tiga yaitu pemeliharaan

• bulanan, semester,tahunan

• administrasi,hukum,dan fisik

• insidentil,sedang,dan berat

• ringan, sedang, dan berat

salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah dalam program PEN dan masuk ke dalam kategori perlindungan sosial yang intervensinya bersifat tidak langsung adalah

• diskon tarif listrik

• sembako

• program keluarga haraman

• BLT dana desa